FAJAR, MAKASSAR — Suasana tegas namun penuh semangat mewarnai arahan internal yang dipimpin langsung oleh kepada seluruh jajaran. Kegiatan tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres dan Polsek jajaran dalam sebuah forum konsolidasi yang sarat pesan perubahan.
Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa Reformasi Budaya Polri bukan sekadar perubahan simbolik. Ia menekankan bahwa reformasi bukan hanya soal seragam atau sistem kerja, melainkan menyentuh hal yang paling mendasar, yakni perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Reformasi budaya bukan hanya soal seragam atau sistem kerja. Ini soal perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas AKBP Rise di hadapan seluruh peserta.
Menurutnya, tantangan Polri ke depan semakin kompleks. Masyarakat kini semakin kritis, arus informasi bergerak begitu cepat, dan setiap tindakan anggota dapat dengan mudah menjadi konsumsi publik. Dalam situasi seperti itu, reformasi budaya adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.
“Reformasi budaya adalah keharusan, bukan pilihan,” tambahnya dengan nada serius.
Kapolres mengingatkan bahwa setiap personel harus benar-benar memahami posisi Polri sebagai pelayan masyarakat. Tidak boleh ada lagi sikap arogan, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang mencederai kepercayaan publik. Integritas, menurutnya, adalah harga mati.
“Sekali kita kehilangan kepercayaan masyarakat, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali,” ujarnya menekankan.
Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan humanis, profesional, dan proporsional dalam setiap pelaksanaan tugas. Semangat Presisi Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan harus benar-benar diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar jargon. Pendekatan represif yang tidak perlu harus ditinggalkan, dan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional serta berkeadilan.
Lebih lanjut, AKBP Rise menegaskan bahwa reformasi budaya harus dimulai dari pimpinan. Keteladanan menjadi kunci utama keberhasilan perubahan. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan disiplin. Pimpinan wajib menjadi contoh dalam integritas, kedisiplinan, dan komitmen pelayanan.
Di sisi lain, Kapolres juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan harus cepat, mudah, transparan, dan tanpa diskriminasi. Masyarakat harus merasakan kehadiran Polri sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi, bukan justru menjadi beban atau hambatan.
Reformasi Budaya Polri sendiri merupakan proses perubahan menyeluruh terhadap pola pikir, budaya kerja, etika, serta moralitas anggota. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik, mewujudkan pelayanan prima, menciptakan organisasi yang bersih dan berintegritas, meningkatkan profesionalisme anggota, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan.
Di akhir arahannya, AKBP Rise mengajak seluruh personel untuk menjaga marwah institusi dan memperkuat soliditas internal. Ia menegaskan bahwa reformasi bukan pekerjaan instan, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan keberanian untuk berubah.
“Reformasi budaya bukan pekerjaan sehari dua hari. Ini proses berkelanjutan. Kita harus berani berubah dan berani menindak setiap pelanggaran,” pungkasnya.
Dengan komitmen bersama yang terus diperkuat, Polres Pelabuhan Makassar optimistis mampu menghadirkan Polri yang benar-benar profesional, modern, dan terpercaya di tengah masyarakat. (*)
