JAKARTA, KOMPAS – Di tengah dinamika perang di Iran yang mengancam pasokan dan kenaikan harga minyak dunia, pemerintah menjamin bahan bakar minyak dan gas selama Lebaran 2026 mencukupi. Selain stoknya tersedia, tidak akan ada kenaikan harga untuk bahan bakar minyak subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, jelang Lebaran 2026 pemerintah terus memastikan cadangan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak bisa dimungkiri ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas bisa terkena dampak perang yang terjadi di Iran mengingat 25 persen dari total cadangan minyak diimpor dari Timur Tengah yang melalui Selat Hormuz, Iran.
Akan tetapi, dari 25 persen impor dari Timur Tengah itu, pemerintah sudah mengalihkan sebagian dari Amerika Serikat dan negara-negara lain yang tidak ada kaitan dengan Selat Hormuz. Begitu juga untuk elpiji.
“Jadi relatif clear, lah, kalau menyangkut BBM, kan, yang kita impor tinggal bensin dan itu kita belinya di Asia Tenggara tidak ada di Middle East,” kata Bahlil setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Oleh karena itu, ia pun menjamin stok BBM dan gas nasional masih cukup saat Lebaran pada akhir Maret mendatang. “Kemarin kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional, di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita menjelang hari raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan elpiji,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, saat ini total cadangan BBM bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara nasional selama 22-23 hari. Jumlah cadangan itu terkait dengan kapasitas daya tampung penyimpanan BBM nasional, yakni maksimal untuk 25 hari.
Merespons sejumlah pihak yang mempertanyakan mengapa Indonesia tidak bisa menyimpan cadangan minyak hingga lebih dari 25 hari, kata Bahlil, itu memang belum bisa dilakukan.
“Kalau kita ada, kan, kita mau simpan di mana? Storage-nya enggak cukup ya, storage-nya enggak cukup,” ungkap Bahlil.
Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden Prabowo meminta agar terus dibangun tambahan penyimpanan BBM untuk menjamin ketahanan energi. Menurut rencana, pembangunan penyimpanan tambahan itu akan dilakukan dalam waktu tiga bulan ke depan.
Selain menjamin ketersediaan cadangan, Bahlil juga menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik, sekalipun terjadi kenaikan harga minyak akibat peran di Iran. Hal ini berbeda dengan harga BBM non-subsidi sudah disepakati bakal mengikuti mekanisme pasar.
Tak hanya membahas soal ketersediaan energi, rapat terbatas dengan Presiden juga membahas soal ketersediaan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden berpesan agar pemerintah menjaga stok dan melarang adanya kenaikan harga.
Kemarin kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional, di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita menjelang hari raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan elpiji.
Ia menegaskan, sejauh ini stok pangan mencukupi kebutuhan nasional, bahkan lebih. Untuk beras, misalnya, total cadangan mencapai 4 juta ton.
Zulkifli tidak memungkiri, di beberapa daerah terjadi kenaikan harga bahan pangan. Untuk itu, ia diminta Presiden berkeliling Indonesia minimal sepekan tiga kali untuk memeriksa ketersediaan dan harga.
Untuk itu, ia juga berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk mengadakan operasi pasar. Selain itu, ia juga meminta kepada kepala daerah agar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memberikan subsidi harga bahan pangan jika diperlukan.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi jelang Idul Fitri, Selasa (3/3/2026). Paket dimaksud diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), karyawan swasta, dan kelompok masyarakat rentan.
Adapun paket stimulus terdiri dari tunjangan hari raya (THR) sebesar 100 persen dari total gaji ASN, TNI dan Polri, serta para pensiunan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun atau naik 10 persen dibandingkan tahun lalu untuk 10,5 juta orang penerima.
“Sudah mulai cair secara bertahap sejak 26 Februari 2026. THR berbeda dengan gaji ke-13 yang baru cair paling cepat Juni nanti,” ujar Teddy.
Ia melanjutkan, pemerintah juga menegaskan kewajiban pembayaran THR untuk karyawan swasta secara penuh, bukan cicilan, dan tepat waktu. Pembayaran maksimal dilakukan pada H-7 Lebaran.
“Perusahaan yang melanggar akan kena sanksi administratif plus denda 5 persen. (Penerima) 26,5 juta pekerja (Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah), (total) Rp124 triliun,” kata dia.
Selain itu, pemerintah dan beberapa perusahaan aplikator antara lain Goto, Grab, Maxim, dan inDrive juga menyiapkan bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek daring dan kurir. Pemerintah dan perusahaan sepakat untuk menyiapkan dana sekitar Rp 220 miliar untuk BHR 850 ribu mitra pengemudi. Penyaluran BHR dilakukan antara dua pekan hingga sepekan jelang Lebaran.
Selain memberikan THR, paket stimulus ekonomi dimaksud juga terdiri dari bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga. Ada pula diskon transportasi dengan nilai subsidi Rp 911,16 miliar untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik.
“WFA (bekerja dari mana saja), berlaku untuk ASN dan pekerja swasta pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 agar mobilitas lebih fleksibel,” tutur Teddy.
