Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran RP14,06 triliun untuk revitalisasi 11.744 satuan pendidikan.
IDXChannel—Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari mengungkapkan sepanjang tahun lalu, pemerintah berhasil merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 10.440 satuan pendidikan.
“Untuk sekolah vokasi, 2.026 satuan pendidikan telah direvitalisasi dengan capaian 97 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers, Rabu (4/3/2026).
Dalam konferensi pers itu, dia membeberkan capaian program prioritas nasional berdasarkan kompilasi laporan resmi dari 20 kementerian dan lembaga hingga 2 Maret 2026. Salah satu laporan yang disampaikan adalah perkembangan program revitalisasi satuan pendidikan.
Program revitalisasi difokuskan pada pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk ruang kelas, fasilitas belajar, hingga penataan lingkungan sekolah. Secara umum, pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Sementara untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran RP14,06 triliun untuk revitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, diajukan pula tambahan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) senilai Rp89,49 triliun.
“Usulan ini bertujuan mempercepat revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan tambahan,” ujar Qodari.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan sekaligus penguatan sumber daya manusia (SDM) nasional.
Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas di masing-masing daerah. Pemerintah memastikan dukungan anggaran disiapkan melalui mekanisme resmi yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana revitalisasi kini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Secara teknis, pembangunan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan dukungan tim perencana dan pengawas berjumlah 7–10 orang, serta tenaga pelaksana konstruksi sekitar 20–30 orang di setiap satuan pendidikan.
Pemerintah menilai program ini tidak hanya mempercepat pemerataan mutu pendidikan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan. Dari pengerjaan swakelola terhadap 16.167 satuan pendidikan, diperkirakan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 646.680 orang.
“Asumsi setiap satuan pendidikan menyerap estimasi 40 orang tenaga kerja,” jelas Qodari.
(Nadya Kurnia)
