Ambon (ANTARA) -
Perusahaan umum (Perum) Bulog membangun infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 2026 guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan dan daerah terluar.
“Penyediaan infrastruktur pascapanen merupakan salah satu tugas utama Bulog. Peran ini mencakup menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan memastikan stabilitas harga,” kata Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto, di Ambon, Maluku, Rabu, dalam acara penandatanganan dokumen tanah hibah.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun 100 unit infrastruktur pascapanen secara nasional di daerah produsen padi dan jagung. Fasilitas yang akan dibangun meliputi pengering jagung dan padi, penggilingan padi, serta gudang penyimpanan beras.
Ia menjelaskan, dalam aspek ketersediaan, Bulog bertanggung jawab menjamin pasokan beras, jagung, kedelai, dan komoditas pokok lainnya sepanjang tahun. Namun, tidak semua daerah merupakan wilayah produsen.
“Sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah nonprodusen, meskipun ada daerah seperti Halmahera Timur yang memiliki potensi produksi. Karena itu distribusi menjadi aspek yang sangat penting,” ujarnya.
Menurut dia, tantangan geografis membuat biaya distribusi di wilayah kepulauan relatif tinggi. Beberapa daerah bahkan harus mengambil pasokan beras dari Ambon atau luar provinsi.
“Contohnya Maluku Barat Daya yang harus mengambil beras dari Ambon, bahkan terkadang dari Alor. Kondisi ini menyebabkan distribusi mahal dan tidak selalu tersedia sepanjang tahun,” katanya.
Dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah sejak 2025 menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Kami berupaya menahan harga agar tidak jatuh di bawah Rp6.500 saat panen raya dengan menyerap gabah petani. Di sisi lain, di daerah nonprodusen harga cenderung naik sehingga perlu dikendalikan melalui HET dan program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah serta bantuan pangan,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, cadangan stok beras nasional dalam kondisi cukup besar, mencapai lebih dari 3,2 juta ton. Terkait pembangunan 2026, Bulog mendorong pemerintah kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara segera menyelesaikan proses hibah lahan.
“Kabupaten yang sudah menyelesaikan administrasi hibah akan kami prioritaskan. Belajar dari pengalaman di daerah lain, proses administrasi yang belum tuntas bisa menghambat pembangunan,” katanya.
Pasca Idul Fitri, Bulog akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian teknis terkait kapasitas gudang yang dibutuhkan, mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton, dengan mempertimbangkan data penyaluran dua hingga tiga tahun terakhir, jumlah penduduk, serta potensi produksi daerah.
“Khusus Halmahera Timur, sedang kami kaji kemungkinan pembangunan tidak hanya gudang, tetapi juga pengering dan penggilingan padi sesuai potensi produksinya,” ia menambahkan.
Selain infrastruktur penyimpanan, Presiden juga mengarahkan percepatan hilirisasi komoditas. Bulog direncanakan membangun fasilitas pengolahan jagung menjadi pakan ternak serta pengembangan industri tepung beras dan tepung jagung untuk pangan.
Program percepatan tersebut ditargetkan berjalan pada 2026–2027. Bulog berharap dukungan penuh bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD agar proses hibah lahan dan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten Maluku dan Maluku Utara dapat direalisasikan tepat waktu.
Baca juga: Pemerintah ekspor 2.280 ton beras untuk jamaah haji RI di Arab Saudi
Baca juga: BRIN-Bulog jaga stabilitas pangan lewat pemanfaatan teknologi iradiasi
Baca juga: Dirut Bulog: Pengawasan rutin harga pangan jaga daya beli masyarakat
Perusahaan umum (Perum) Bulog membangun infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 2026 guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan dan daerah terluar.
“Penyediaan infrastruktur pascapanen merupakan salah satu tugas utama Bulog. Peran ini mencakup menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan memastikan stabilitas harga,” kata Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto, di Ambon, Maluku, Rabu, dalam acara penandatanganan dokumen tanah hibah.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun 100 unit infrastruktur pascapanen secara nasional di daerah produsen padi dan jagung. Fasilitas yang akan dibangun meliputi pengering jagung dan padi, penggilingan padi, serta gudang penyimpanan beras.
Ia menjelaskan, dalam aspek ketersediaan, Bulog bertanggung jawab menjamin pasokan beras, jagung, kedelai, dan komoditas pokok lainnya sepanjang tahun. Namun, tidak semua daerah merupakan wilayah produsen.
“Sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah nonprodusen, meskipun ada daerah seperti Halmahera Timur yang memiliki potensi produksi. Karena itu distribusi menjadi aspek yang sangat penting,” ujarnya.
Menurut dia, tantangan geografis membuat biaya distribusi di wilayah kepulauan relatif tinggi. Beberapa daerah bahkan harus mengambil pasokan beras dari Ambon atau luar provinsi.
“Contohnya Maluku Barat Daya yang harus mengambil beras dari Ambon, bahkan terkadang dari Alor. Kondisi ini menyebabkan distribusi mahal dan tidak selalu tersedia sepanjang tahun,” katanya.
Dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah sejak 2025 menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Kami berupaya menahan harga agar tidak jatuh di bawah Rp6.500 saat panen raya dengan menyerap gabah petani. Di sisi lain, di daerah nonprodusen harga cenderung naik sehingga perlu dikendalikan melalui HET dan program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah serta bantuan pangan,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, cadangan stok beras nasional dalam kondisi cukup besar, mencapai lebih dari 3,2 juta ton. Terkait pembangunan 2026, Bulog mendorong pemerintah kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara segera menyelesaikan proses hibah lahan.
“Kabupaten yang sudah menyelesaikan administrasi hibah akan kami prioritaskan. Belajar dari pengalaman di daerah lain, proses administrasi yang belum tuntas bisa menghambat pembangunan,” katanya.
Pasca Idul Fitri, Bulog akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian teknis terkait kapasitas gudang yang dibutuhkan, mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton, dengan mempertimbangkan data penyaluran dua hingga tiga tahun terakhir, jumlah penduduk, serta potensi produksi daerah.
“Khusus Halmahera Timur, sedang kami kaji kemungkinan pembangunan tidak hanya gudang, tetapi juga pengering dan penggilingan padi sesuai potensi produksinya,” ia menambahkan.
Selain infrastruktur penyimpanan, Presiden juga mengarahkan percepatan hilirisasi komoditas. Bulog direncanakan membangun fasilitas pengolahan jagung menjadi pakan ternak serta pengembangan industri tepung beras dan tepung jagung untuk pangan.
Program percepatan tersebut ditargetkan berjalan pada 2026–2027. Bulog berharap dukungan penuh bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD agar proses hibah lahan dan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten Maluku dan Maluku Utara dapat direalisasikan tepat waktu.
Baca juga: Pemerintah ekspor 2.280 ton beras untuk jamaah haji RI di Arab Saudi
Baca juga: BRIN-Bulog jaga stabilitas pangan lewat pemanfaatan teknologi iradiasi
Baca juga: Dirut Bulog: Pengawasan rutin harga pangan jaga daya beli masyarakat
