Bisnis.com, BATUSANGKAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan stimulai tahap II untuk perbaikan rumah terdampak bencana dengan total mencapai Rp5,280 miliar di Provinsi Sumatra Barat.
Kepala BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan stimulan tahap II itu telah diserahkan kepada warga korban bencana di dua kabupaten di Sumbar yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan.
"Untuk Kabupaten Tanah Datar, bantuan diberikan pada 126 kepala keluarga (KK) penerima, dengan nilai bantuan mencapai Rp2,865 miliar. Adapun untuk Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan diberikan pada 103 KK dengan nilai bantuan total senilai Rp2,415 miliar," katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).
Dia menjelaskan sebelumnya pada tahap pertama telah dilaksanakan secara serentak di 25 kabupaten/kota di Sumatra pada Februari lalu, yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan termasuk di Sumbar. Kemudian saat ini, bantuan disalurkan kepada 19 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut.
Dikatakannya dengan demikian, seluruh 14 kabupaten dan kota terdampak di Provinsi Sumbar telah menerima bantuan stimulan untuk rumah rusak kategori ringan dan sedang.
“Tentu saja ini bukan yang terakhir. Apabila nanti ada penambahan data yang diajukan, kami akan salurkan pada tahap berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya..
Baca Juga
- Catat! Ini Lokasi Penukaran Uang Baru di Wilayah Sumatra Barat
- Warga Miskin Harus Daftar Ulang PBI BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan Dinsos Sumatra Barat
- Nilai Bisnis Ekspor di Sumatra Barat Naik 27,64% Sepanjang 2025
Suharyanto menjelaskan pemerintah memberikan beragam bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, diberikan bantuan stimulan perbaikan rumah.
Sementara itu, bagi rumah rusak berat, penanganan dilakukan melalui skema pembangunan hunian sementara (Huntara) serta pemberian dana tunggu hunian (DTH).
Dia memastikan bahwa di Provinsi Sumbar saat ini tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda pengungsian. “Semuanya telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga/saudara sambil menerima DTH,” ucapnya.
Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa fokus penanganan saat ini di Sumbar adalah pembangunan hunian tetap (huntap). Beberapa kabupaten dan kota telah membangun huntap secara terpusat dengan kerja sama berbagai lembaga dan kementerian. Sedangkan huntap in situ (dibangun di lokasi rumah lama) akan ditangani langsung oleh BNPB.
“Pembangunan ini tidak menunggu Huntara selesai sepenuhnya, melainkan berjalan paralel. Masyarakat yang telah mengajukan lahan dapat segera dibangunkan hunian tetap,” sebut dia.
Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan bahwa program Desa Tangguh Bencana yang dihadirkan BNPB, merupakan bentuk mitigasi yang harus terus digalakkan. Dimana saat ini, terdapat sekitar 3.000 desa rawan bencana yang hampir setiap tahun terdampak.
Menurutnya wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas implementasi Destana. Meski demikian, jumlah desa yang telah memiliki program ini masih terbatas, baru sekitar 300 desa.
“Testimoni dari Bupati Tanah Datar menjadi masukan berharga bagi kita semua. Desa tangguh bencana terbukti sangat efektif. Di Tanah Datar, meskipun bencana sangat masif, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini salah satu bukti pentingnya mitigasi melalui program Desa Tangguh Bencana,” kata Suharyanto.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa meskipun wilayahnya mengalami dampak bencana yang masif, tidak tercatat adanya korban jiwa. Hal ini, menurutnya, didukung oleh keberhasilan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah berjalan di daerah tersebut.
“Masyarakat kami telah dilatih oleh BNPB mengenai mitigasi dan evakuasi saat bencana. Begitu mendapat informasi dari BMKG, pemerintah daerah langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah, program Tangguh Bencana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dievakuasi,” ujarnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strateginya adalah pengembangan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digulirkan sejak 2012.
Desa tangguh mampu mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisasi sumber daya masyarakat, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas untuk menekan risiko bencana.
Program ini dikelola oleh BNPB dan BPBD, dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatannya mencakup penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen risiko bencana.
Sebelumnya dalam siaran pers BNPB, Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRPB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang hadir dalam acara serupa di Bireuen, Aceh, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatra.
“Kami akan berupaya secepat mungkin. Mohon kerja sama semua pihak. Kami juga telah menetapkan rencana induk tahap pertama untuk penanganan bencana Sumatera ini,” kata Pratikno.
