JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Surat belasungkawa resmi ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian diserahkan melalui Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.
“Presiden Prabowo Subianto menulis surat dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
Ia melanjutkan, surat belasungkawa tersebut ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat resmi dari Presiden Prabowo diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, Rabu (4/3/2026) sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.
Melalui surat tersebut, Presiden menyampaikan simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran. Penyampaian surat dukacita ini dilakukan menjelang prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Mashhad, salah satu kota suci sekaligus kota terbesar kedua di Iran.
Teddy menuturkan, pemerintah Indonesia menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan Khamenei, seorang tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan kehidupan masyarakat Iran. Langkah ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Iran.
Ucapan dukacita ini baru disampaikan Presiden Prabowo lima hari setelah meninggalnya Khamenei, Sabtu (28/02/2026).
Sehari setelah pengumuman resmi meninggalnya Khamenei, sejumlah tokoh, organisasi Islam, dan partai politik di Indonesia segera menyampaikan dukacita. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri membuat surat ucapan dukacita pada Senin (2/32026). Surat itu ditujukan kepada Pemimpin Tertinggi Sementara, Presiden, dan segenap rakyat Republik Islam Iran.
Surat tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI-P Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah di Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Selasa (3/3/2026) sore. Surat diterima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
”Dengan hati terkejut dan sangat berduka, saya Prof Dr Megawati Soekarnoputri selaku Presiden ke-5 Republik Indonesia, dan mewakili keluarga besar Dr (HC) Ir. Soekarno (Bung Karno), sekaligus sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan militer mendadak yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026,” tulis Megawati membuka surat dukacita.
Menurut Megawati, Khamenei memimpin bangsanya dalam situasi yang sangat sulit di tengah tekanan geopolitik, sanksi ekonomi, dan ancaman militer, seraya secara konsisten mempertahankan kedaulatan negaranya dan martabat dunia Islam.
”Dalam diri beliau, kami melihat seorang ulama dan negarawan yang berupaya memadukan iman keagamaan, keadilan sosial, dan sikap antiimperialisme dalam satu garis perjuangan yang konsisten,” tambahnya.
Bagi masyarakat Indonesia, lanjut Megawati, sosok Ayatollah Khamenei memiliki kedekatan batin dan pemikiran dengan perjuangan Bung Karno. Menurutnya, berbagai kesaksian menunjukkan bagaimana sejak usia muda, Ayatollah mengagumi Bung Karno, membaca pemikirannya, dan menjadikan pengalaman Indonesia, terutama Pancasila dan semangat Dasasila Bandung, sebagai salah satu referensi dalam merumuskan sintesis antara agama, kebangsaan, dan keadilan sosial di Iran.
Ucapan bela sungkawa juga sudah disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (2/3/2026). “Atas nama Partai Keadilan Sejahtera, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran Ayatullah Ali Khamenei. Beliau adalah pemimpin negara yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis.
Di hari yang sama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa atas meninggalnya Khamenei dan korban lainnya yang menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. "Belasungkawa yang sama kami sampaikan bagi korban serangan balik Iran di beberapa negara Arab," demikian dipetik dari Surat Pernyataan tentang Konflik di Timur Tengah, Senin (2/3/2026).
Setelah serangan yang menewaskan Khamenei dan ratusan warga sipil tersebut, desakan untuk segera menarik diri dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian semakin menguat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas mengutuk serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam surat tausiahnya, MUI menilai serangan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Selain itu, MUI juga menegaskan bahwa Indonesia harus segera keluar dari Dewan Perdamaian. Hal ini karena keanggotaan Indonesia di dalamnya justru memperburuk ketegangan internasional, bukan mendorong perdamaian yang seharusnya menjadi tujuan utama Dewan Perdamaian.
“Dewan Perdamaian yang seharusnya menjadi wadah perdamaian kini justru memperburuk konflik. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut keanggotaan Indonesia dari Dewan Perdamaian,” demikian bunyi surat MUI.
Selain MUI, lebih dari 60 tokoh nasional dan 70 organisasi masyarakat sipil bergabung dalam petisi yang menyerukan Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian. Petisi yang dikeluarkan pada 1 Maret 2026 tersebut menilai bahwa serangan AS-Israel melanggar hukum internasional dan merusak perdamaian dunia. Para penandatangan petisi ini mengkritik Dewan Perdamaian yang seharusnya berperan sebagai lembaga penjaga perdamaian, namun kini dianggap telah berubah menjadi “Board of War” karena mendukung agresi militer terhadap Iran.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, meminta agar Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan seruan untuk mengutuk serangan AS-Israel ke Iran. “Kami menuntut pemerintah untuk segera mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran,” tutur Fathul Wahid.
Selain itu, lanjutnya, UII juga menuntut agar Indonesia segera keluar dari Dewan Perdamaian. Fathul Wahid menilai, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian berisiko bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Keikutsertaan tersebut juga berisiko mencederai konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta komitmen konstitusional untuk menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.
“Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan,” ujarnya.
