Soal Rating Fitch, Lelang SUN Sepi Peminat, Net Sell Asing Bayangi Pasar SBN

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar obligasi pemerintah terus menunjukkan penurunan minat investor ketika sentimen negatif muncul secara bertubi-tubi terhadap perekonomian nasional. Hal yang terbaru, lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, merevisi prospek kredit Indonesia dari stabil ke negatif, meskipun tetap mempertahankan peringkat utang di level ‘BBB’.

Outlook terbaru dari Fitch itu sejalan hasil pemeringkatan lembaga lainnya seperti Moody’s dan S&P, yang secara spesifik menyoroti tata kelola, ketidakpastian hingga sentralisasi kebijakan. Perbaikan tata kelola alias governance perlu dilakukan untuk meredam tekanan sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar di tengah tren gejolak geopolitik global dan semakin menyusutnya minat investor terhadap obligasi pemerintah.

Indikasi menyusutnya minat investor terhadap obligasi pemerintah tampak dari penawaran atau incoming bid dalam 5 kali lelang surat utang negara (SUN) yang berlangsung selama awal kuartal 1/2026. Merosotnya minat investor tampak dari bid to cover ratio alias rasio cakupan penawaran yang secara terus menerus tergerus.

Posisi Rating Indonesia Lembaga Outlook Rating Fitch Negatif BBB Moody's Negatif Baa2 S&P Stabil BBB

Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali. 

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Bid to cover ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur permintaan dalam sebuah lelang obligasi pemerintah. Semakin besar rasionya, bisa dianggap bahwa minat penawaran investor tinggi atau oversubscribe. Sebaliknya, kalau rasionya rendah, menunjukkan adanya penurunan permintaan dari investor terhadap obligasi pemerintah.

Kalau merujuk kepada empat lelang sebelumnya, rasio penawaran dalam lelang awal Maret ini anjlok dibandingkan periode lelang sebelumnya yang masih berada di level 1,57. Kurva tersebut bertolak belakang dengan tren tahun lalu. Pada periode lelang 7 Januari 2025, bid cover ratio memang hanya di angka 1,2. Namun pada periode lelang selanjutnya, angkanya terus naik.

Puncaknya terjadi pada periode lelang 12 Agustus 2025, yang mencatat rasio di atas 5%. Setelah itu, penawaran terhadap surat utang cenderung fluktuatif. Menariknya, hingga lelang 3 Februari bid to cover ratio masih lebih dari 2 kali jumlah lelang yang dimenangkan. Namun, dalam lelang selanjutnya rasionya terus merosot hingga mencapai titik terendah sejak Agustus 2025, pada lelang Maret 2026 yakni 1,49 kali.

Imbas Debt Switch? 

Pemerintah sejatinya telah memproyeksikan tren penurunan intensitas penawaran dalam lelang di pasar perdana seperti lelang surat utang negara (SUN) sebagai konsekuensi dari keputusan pemerintah untuk melibatkan Bank Indonesia (BI) dalam pembiayaan APBN. BI dan pemerintah telah menyepakati tentang rencana bank sentral membeli surat utang pemerintah di pasar sekunder, termasuk melakukan debt switch hingga Rp173,4 triliun pada tahun ini. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026. "Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026) lalu.

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin. Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Porsi Asing Menyusut, BI Semakin Jumbo 

Keterlibatan aktif BI dalam pembiayaan APBN, meski pembelian SBN dilakukan di pasar sekunder, semakin memperbesar porsi BI dalam struktur kepemilikan SBN.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN sebesar Rp1.556,03 triliun. Jumlah itu setara 23,18% dari total SBN senilai Rp6.712,11 triliun. 

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka ini kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya berada di kisaran 9,26%. 

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan otoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana. 

Menariknya, seolah kontras dengan porsi kepemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%. 

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025. 

Apa Pemicu Asing Kabur? 

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi mengalami net sell asing seiring memuncaknya ketegangan antara AS—Israel dengan Iran. Kalangan analis memprediksi, investor asing bakal mengalokasikan dananya ke instrumen investasi rendah risiko, seperti obligasi AS atau emas.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, mengemukakan bahwa selama tiga bulan ke depan, investor masih akan cenderung wait and see terhadap pasar SBN RI. Seiring dengan itu, tren capital flight dari pasar Indonesia juga diprediksi bakal terjadi. ”Masih ada tren capital flight to quality ya. Artinya, kecenderungannya malah ada sell off di pasar Indonesia dan balik ke negara mereka,” katanya saat dihubungi, Selasa (3/3/2026).

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 25 Februari juga mencatat aksi net sell asing di pasar SBN sebesar Rp3,25 triliun sepanjang tahun berjalan 2026.

Fikri menilai, perang yang terjadi berpotensi mendorong sentimen sebesar 5—10% terhadap kondisi pasar obligasi dalam negeri. Artinya, yield acuan berpotensi kembali melemah hingga maksimal 10% atas kondisi yang terjadi.

Dalam riset terbarunya yang bertajuk ”The Impact of the US–Israel vs. Iran War on Indonesia’s Financial Markets”, Fikri memprediksi setidaknya terdapat tiga skenario yang dapat terjadi terhadap pasar keuangan Tanah Air akibat perang.

Pertama, dalam jangka pendek, pasar keuangan Tanah Air diprediksi akan mengalami peningkatan volatilitas. Kondisi ini diprediksi bakal mendorong yield acuan kian melemah ke level 6,7%. Dia menilai, investor global cenderung mengalihkan modal dari pasar negara berkembang ke aset aman saat volatilitas meningkat. Hal itu yang membuat yield obligasi acuan akan turut melemah lantaran dana asing pergi dari emerging market.

Kedua, jika perang tidak tereskalasi lebih lanjut, yield acuan akan kembali bergerak moderat ke level 6,5% dan rupiah akan bergerak menguat pada rentang Rp16.700—Rp17.000. Terakhir, jika perang justru meluas dan meningkatkan ancaman keamanan di seluruh kawasan, yield acuan akan bergerak kian melemah ke level 7,00%. Hanya saja, Fikri tidak dapat memprediksi seberapa parah aksi net sell asing akan terjadi. Namun, kian parah kondisi geopolitik dinilai bakal semakin mendorong larinya dana asing dari pasar RI.

”Tapi yang perlu juga dilihat adalah jumlah investor asing di Indonesia bisa dikatakan cukup kecil. Jadi mungkin sell off-nya sementara dan mungkin nanti akan ada ruang untuk masuk kembali, sementara menunggu kupon,” katanya