Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada operasional penerbangan internasional, termasuk penerbangan yang melayani perjalanan ibadah umrah. Namun hingga saat ini, penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia belum melaporkan adanya pembatalan massal keberangkatan jamaah.
Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Nunung Rusmiati, mengatakan dampak yang dirasakan oleh pelaku industri perjalanan sejauh ini masih terbatas pada penyesuaian jadwal dan perubahan rute penerbangan oleh maskapai.
Menurutnya, sejumlah maskapai telah mengambil langkah antisipatif dengan menghindari wilayah udara tertentu di Timur Tengah guna menjaga keselamatan penerbangan di tengah situasi geopolitik yang memanas.
“Dari informasi yang kami terima dari beberapa anggota ASITA, hingga saat ini dampak yang dirasakan masih bersifat terbatas dan lebih banyak terkait dengan penyesuaian jadwal penerbangan atau perubahan rute penerbangan oleh maskapai,” ujar Nunung kepada Katadata.co.id, Kamis (5/3).
Ia menambahkan, untuk jamaah umrah dari Indonesia, hingga kini belum terdapat laporan signifikan mengenai pembatalan massal keberangkatan. Meski demikian, kemungkinan perubahan jadwal, penundaan penerbangan, atau penyesuaian rute perjalanan tetap dapat terjadi.
Penyelenggara perjalanan umrah disebut terus melakukan koordinasi dengan maskapai penerbangan serta mitra di Arab Saudi guna memastikan keberangkatan jamaah tetap berjalan dengan baik.
Terkait potensi kerugian yang mungkin timbul, ASITA menyebut belum dapat menghitungnya secara pasti. Hal ini karena kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah masih sangat dinamis dan sangat bergantung pada kebijakan operasional maskapai serta perkembangan situasi keamanan.
Secara umum, potensi dampak yang mungkin muncul antara lain berupa biaya penyesuaian jadwal penerbangan, perubahan tiket, hingga penyesuaian operasional perjalanan oleh penyelenggara umrah.
Sebagai langkah antisipasi, ASITA mengimbau para penyelenggara perjalanan umrah untuk terus memantau perkembangan situasi internasional dan kebijakan maskapai.
Selain itu, travel umrah juga diminta menjalin komunikasi intensif dengan jamaah terkait kemungkinan perubahan jadwal serta menyiapkan skenario alternatif apabila terjadi perubahan rute atau jadwal penerbangan.
Ketua Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI), Syam Resfiadi, menyampaikan masih akan mengikuti ketentuan pemerintah dalam langkah mitigasi yang akan diambilnya.
“Sampai hari ini kami masih menunggu terisinya semua laporan dari anggota SAPUHI maupun anggota asosiasi lainnya,” kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (5/3).
Ia juga menyampaikan bahwa para pemangku kepentingan telah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dampak situasi geopolitik di Timur Tengah terhadap perjalanan ibadah umrah.
“Kesepakatan tersebut dihasilkan setelah rapat yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, maskapai penerbangan, hingga penyelenggara perjalanan ibadah umrah,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah umrah guna menyikapi dinamika kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan umrah.
Pertemuan ini bertujuan membangun kesepakatan bersama dalam menghadapi dampak situasi di Timur Tengah, baik dalam pemantauan perkembangan situasi maupun langkah mitigasi risiko guna memastikan keselamatan dan perlindungan jemaah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan bahwa keselamatan jemaah merupakan prioritas utama pemerintah.
“Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Puji Raharjo dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/3).
Sebelumnya, Kemenhaj telah mengimbau jemaah yang belum berangkat agar menunda keberangkatan umrah hingga situasi dinilai lebih kondusif.
