Pantau - Belawan, 05-03-2026 - Arus barang yang semakin padat di pelabuhan besar menuntut pengawasan yang kuat sekaligus pelayanan yang cepat. Tanpa dukungan fasilitas memadai dan koordinasi lintas lembaga, potensi hambatan logistik, kebocoran penerimaan negara, hingga risiko pelanggaran kepabeanan dapat meningkat. Karena itu, sinergi antara otoritas pelabuhan, pemerintah, dan lembaga legislatif menjadi kunci untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lancar sekaligus aman bagi perekonomian nasional.
Upaya memperkuat sinergi tersebut terlihat saat Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, pada Selasa (24/03), didampingi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dan jajaran.
Rombongan meninjau langsung berbagai fasilitas pelayanan dan pengawasan di kawasan pelabuhan, mulai dari TPS Graha Segara, Belawan New Container Terminal (BNCT), hingga Dermaga Ujung Baru. Kunjungan diawali dengan pemantauan proses pemeriksaan fisik barang di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, kemudian dilanjutkan dengan melihat alur bongkar muat peti kemas dan aktivitas logistik di terminal pelabuhan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika tugas kepabeanan di lapangan, khususnya di salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di luar Pulau Jawa. "Kedatangan kami ini sengaja untuk mendekatkan Komisi XI dengan mitra kerjanya. Kami ingin mengetahui bidang tugas Bea Cukai di lapangan seperti apa. Tugas Bea Cukai itu sangat unik karena dihadapkan dengan berbagai hal yang sifatnya sangat teknikal," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemahaman tersebut akan menjadi bekal penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Menurutnya, Pelabuhan Belawan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang perdagangan nasional sehingga membutuhkan dukungan yang memadai. “Kami ingin mengetahui seberapa besar arus barang di Belawan karena Belawan adalah salah satu pelabuhan terbesar, siapa saja interaksinya, dan kami ingin memberikan penguatan kepada Bea Cukai karena tugasnya paling berat sementara fasilitasnya paling minim,” tegas Misbakhun.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai dukungan legislatif penting untuk memperkuat kinerja pengawasan dan pelayanan di lapangan. "Kunjungan tadi di lapangan secara umum sudah memberikan gambaran proses bisnis yang terjadi di Bea Cukai, bahwa dalam proses bisnisnya juga melibatkan pihak lain, baik dari swasta maupun lembaga pemerintah. Kami mohon dukungan dalam meningkatkan penerimaan negara," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi memaparkan bahwa kelancaran arus barang di Pelabuhan Belawan tidak hanya bergantung pada satu instansi. Menurutnya, modernisasi layanan, simplifikasi prosedur lintas kementerian dan lembaga, kolaborasi para pemangku kepentingan, serta peningkatan infrastruktur pelabuhan menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi logistik.
Rudy juga menjelaskan sejumlah inovasi teknologi yang sedang dikembangkan, seperti sistem berbasis kecerdasan buatan Trade AI untuk mendeteksi potensi kesalahan nilai pabean dan kode HS, serta pemanfaatan mesin X-ray G-Scan berteknologi AI untuk memonitor barang di dalam kontainer.
Dalam diskusi bersama para pemangku kepentingan, Misbakhun kembali menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga di pelabuhan. “Diperlukan sinergi seluruh otoritas di Pelabuhan Belawan. Komisi XI siap mendorong pemenuhan peralatan yang dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan Bea Cukai di lapangan,” ujarnya.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Bea Cukai, DPR, serta para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pengelolaan arus barang di Pelabuhan Belawan dapat semakin efisien, transparan, dan aman. Bagi masyarakat, penguatan sistem ini tidak hanya mendukung kelancaran perdagangan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan penerimaan negara dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan.
