Artikel ini adalah opini dari Sentot Bangun Widoyono, Statistisi Ahli Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Aging Population, Penduduk Menua, tak terhindarkan. Perkembangan penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat.
Berdasarkan publikasi Penduduk Lanjut Usia 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai sekitar 11,93 persen dari total penduduk nasional.
Angka ini meningkat signifikan dibandingkan satu dekade sebelumnya yang masih di bawah 9 persen (BPS, 2017). Kenaikan ini menandakan bahwa Indonesia telah memasuki fase masyarakat menua (ageing society), di mana jumlah lansia melebihi 10 persen dari total populasi.
Ini tidak hanya ditemukan di Jawa saja. Masyarakat menua mulai tampak di 10 provinsi Sumatera dan lima provinsi lainnya (BPS, 2025).
Pulau Jawa, sebagai wilayah dengan konsentrasi penduduk terbesar, menjadi pusat dinamika penuaan penduduk. Sebagian besar lansia Indonesia tinggal di Jawa, dengan nominal tertinggi dicatat Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Menyongsong Indonesia Emas 2045 tren proporsi lansia yang terus meningkat dan makin meluas merupakan tantangan yang harus disikapi dengan sangat hati-hati. BPS bersama Bappenas dan UNFPA memproyeksikan bahwa penduduk lansia Indonesia akan mendekati 20 persen pada 2045, atau sekitar 60 juta penduduk akan berusia 60+.
Faktor Pemicu
Membaiknya umur harapan hidup yang makin panjang, dibarengi dengan faktor sosial budaya dan kemajuan pelayanan kesehatan mendorong percepatan penuaan penduduk Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera.
Di DIY misalnya, dengan Umur Harapan Hidup tertinggi nasional, mencapai 75,64 tahun (BPS, IPM 2025), menempatkan diri sebagai pelopor dengan 17,78 persen penduduk tergolong lansia.
Fenomena ini menuntut kesiapan kebijakan publik. Peningkatan jumlah lansia akan berdampak pada berbagai sektor: kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga perencanaan kota.
Kebijakan Berbasis Data
Kita perlu memahami bahwa statistik lansia bukan sekadar angka, tapi sebuah fenomena nyata yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Statistik merupakan alat penting untuk mencapai keadilan sosial.
Dalam pembangunan inklusif, prinsip "No One Left Behind" harus dipatuhi, memastikan setiap individu dan kelompok terlibat dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat secara adil.
Lansia bukanlah beban, melainkan kekuatan yang harus difungsikan sebagai jendela peluang bonus demografi kedua. Data BPS (2025) mencatat bahwa 63,72% dari seluruh lansia di Indonesia masih berumur 60-69 tahun (Lansia Muda), usia yang masih dapat diberdayakan agar tetap aktif dan produktif.
Banyak lansia yang masih aktif secara sosial dan ekonomi, namun sebagian lainnya menghadapi keterbatasan pendapatan dan akses layanan kesehatan. Sekitar 54,21 persen lansia Indonesia masih bekerja, sebagian besar di sektor informal, yang berarti mereka tidak memiliki jaminan pensiun yang memadai.
Sedikit berbeda dengan DIY yang mencatat Lansia Madya dan Tua sebagai bagian komposisi terbesar se Indonesia, yaitu mendekati 44 persen penduduk usia 70+, tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Inspirasi dari Negara Tetangga
Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, Indonesia masih berada pada tahap awal transisi demografi menuju masyarakat menua.
Jepang mencapai proporsi lansia di atas 20 persen sejak awal 2000-an. Negara tersebut berhasil mengembangkan sistem perawatan jangka panjang berbasis komunitas dan teknologi pendukung lansia.
Korea Selatan, menekankan kebijakan active ageing dengan mendorong partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Sementara itu, Singapura menjadi contoh negara Asia Tenggara yang berhasil menyeimbangkan antara dukungan keluarga, kebijakan publik, dan inovasi teknologi dalam menghadapi penuaan penduduk.
Dari praktik baik negara-negara tersebut, terdapat beberapa pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya DIY.
Pertama, kebijakan perlindungan sosial perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih adaptif. Program seperti bantuan sosial lansia dan jaminan kesehatan harus disinergikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi agar lansia tetap produktif sesuai kemampuan.
Kedua, pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas perlu diperluas. Lansia di DIY umumnya memiliki jaringan sosial yang kuat di tingkat desa dan kelurahan, sehingga model pelayanan berbasis posyandu lansia dan kader kesehatan dapat menjadi tulang punggung sistem perawatan jangka panjang.
Ketiga, perlu dikembangkan ekosistem ekonomi lansia, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan kecil, kegiatan sosial produktif, dan dukungan digital bagi lansia yang masih aktif bekerja.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep silver economy yang telah diterapkan di Eropa dan diadaptasi di Singapura, di mana lansia tidak hanya dipandang sebagai kelompok penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi potensial. Lansia di Singapura diberikan peluang di bidang pariwisata.
Keempat, perencanaan kota dan transportasi harus lebih ramah lansia. Infrastruktur publik seperti trotoar, halte, dan fasilitas umum perlu dirancang dengan prinsip universal design agar aman dan mudah diakses.
Akhirnya, kesiapan menghadapi masyarakat menua bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. DIY memiliki modal sosial yang kuat, tingkat pendidikan relatif tinggi, dan budaya gotong royong yang masih hidup.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, lansia dapat tetap menjadi bagian aktif dan produktif terhadap pembangunan daerah.
Penuaan penduduk bukanlah beban, melainkan peluang untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua generasi. Jadikan lansia sebagai bonus demografi kedua mengimbangi porsi penduduk produktif yang makin berkurang di masa mendatang.
