Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong agar proyek hilirisasi sektor perunggasan yang tengah digarap Danantara senilai Rp20 triliun diperkuat seiring terbukanya keran impor ayam dari kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia—AS.
Seperti diketahui, Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan grand parent stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.
Di samping itu, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun.
Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan pembukaan impor sejumlah komoditas pangan, termasuk ayam, dapat berdampak pada keberlanjutan program hilirisasi yang sedang didorong pemerintah.
Tauhid menjelaskan pemerintah sejatinya telah memiliki program hilirisasi ayam yang sudah dijalankan melalui proyek percontohan di beberapa lokasi. Namun, dia menilai kebijakan impor yang semakin terbuka dapat memengaruhi daya saing program tersebut.
“Pemerintah kan punya hilirisasi ayam [Danantara], sudah ada pilot project dan sudah dilakukan di beberapa lokasi. Nah ketika tidak ada pembatasan, katakanlah impor untuk ayam ini ya, terutama beberapa bagian ya,” kata Tauhid saat ditemui seusai konferensi pers Rilis Hasil Penelitian US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Baca Juga
- Bos Danantara Kantongi Investasi Rp23,66 Triliun untuk Bangun Pabrik PLTS
- Fitch Pangkas Prospek RI: Airlangga Beri Respons, Bela MBG hingga Danantara
- Blak-blakan Bos Danantara Soal Tidak Muncul di Daftar Kepemilikan Saham di Atas 1%
Menurutnya, produk ayam impor berpotensi lebih mudah masuk ke pasar domestik, terutama jika tidak ada persyaratan tambahan seperti sertifikasi halal. Kondisi ini berisiko menggeser konsumsi ayam lokal, khususnya di wilayah perkotaan dengan tren konsumsi yang terus meningkat.
Apalagi, sambung dia, pemerintah juga tengah menggenjot 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG), sehingga membutuhkan proses hilirisasi untuk mendukung program tersebut.
Lebih lanjut, Tauhid menilai impor ayam berpotensi menjadi pilihan yang lebih cepat bagi pasar dibandingkan menunggu hasil produksi dari proyek hilirisasi yang masih berkembang.
“Kalau impor dibuka ya lebih gampang impor, karena kalau di sana kan sangat murah sekali. Saya kira ini menjadi problem ya, termasuk misalnya untuk pembibitan, kan juga dibuka peluang untuk industri mereka masuk untuk indukan. Padahal kalau kita mau harusnya itu bisa dilakukan di dalam negeri,” tuturnya.
Meski demikian, Tauhid menilai proyek hilirisasi tidak serta-merta akan gagal di tengah adanya perjanjian kesepakatan dagang Indonesia—AS. Menurutnya, dinamika pasar akan sangat dipengaruhi oleh faktor harga.
“Menurut saya bukan terancam gagal, tapi market akan milih mana yang paling lebih murah. Kita belum tahu harga yang akan dihasilkan oleh Danantara berapa banyak dan berapa besar, tetapi kalau misalnya impor ini bisa jauh lebih murah, pasti konsumen akan milih harga yang lebih murah,” terangnya.
Untuk itu, Tauhid menyarankan pemerintah memperkuat daya saing industri perunggasan domestik agar mampu bersaing dengan produk impor. Salah satunya dengan memastikan pasokan bahan pakan dapat diperoleh dengan harga lebih murah melalui dukungan kebijakan pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga perlu membantu dari sisi penyediaan obat, layanan kesehatan ternak, hingga infrastruktur pendukung agar biaya produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk ayam domestik bisa lebih kompetitif dibandingkan produk impor.
