Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 telah mencapai sekitar 6 juta laporan hingga awal Maret 2026. Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan kewajiban pajaknya melalui sistem Coretax DJP.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, angka tersebut merupakan pembaruan data pelaporan SPT hingga pagi hari ini. Laporan yang masuk terdiri dari SPT orang pribadi maupun SPT badan, termasuk perusahaan dengan pembukuan dalam rupiah maupun dolar AS serta perusahaan dengan tahun buku yang berbeda dari kalender fiskal Indonesia.
Ia menjelaskan, beberapa perusahaan memang memiliki tahun buku yang berbeda dengan tahun fiskal Indonesia yang berlangsung dari Januari hingga Desember. Ada perusahaan yang memulai tahun bukunya pada Maret atau Juni, sehingga periode pelaporan juga menyesuaikan dengan tahun buku tersebut.
Berdasarkan data DJP per 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang sudah disampaikan mencapai 6.005.630 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.002.570 SPT dilaporkan melalui Coretax DJP dan 3.060 SPT melalui Coretax Form.
Jika dirinci berdasarkan jenis wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan terdiri dari 5.345.572 SPT orang pribadi karyawan, 526.586 SPT orang pribadi nonkaryawan, 129.231 SPT badan dengan pembukuan rupiah, serta 113 SPT badan dengan pembukuan dolar AS. Sementara itu, untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 1.047 SPT badan rupiah dan 21 SPT badan dolar AS.
Bimo menyebutkan, jumlah pelaporan SPT tahun ini relatif sejalan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Ia menilai pemahaman wajib pajak terhadap sistem Coretax semakin meningkat.
“Dan final benchmark-nya itu kalau nanti jam 00.00 itu bisa ketahuan indikasi bahwa sebenarnya Coretax ini makin dipahami oleh wajib pajak,” kata Bimo dalam konferensi pers, Kamis (5/3).
DJP juga mencatat lonjakan aktivitas pelaporan menjelang tenggat waktu pelaporan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Pada 26 Februari 2026, misalnya, DJP melayani lebih dari 338 ribu wajib pajak dalam satu hari.
“Dalam sehari kita melayani 338.508 wajib pajak,” ujar Bimo.
Dalam sepekan terakhir, rata-rata pelaporan SPT harian juga sudah berada di atas 250 ribu laporan per hari pada hari kerja. DJP menargetkan ritme pelaporan tersebut dapat terus terjaga agar seluruh kewajiban pelaporan dapat dipenuhi sebelum batas waktu.
Adapun batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2026, sedangkan untuk wajib pajak badan hingga 30 April 2026.
Aktivasi Akun Coretax Capai 15 JutaSelain pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan aktivasi akun Coretax. Hingga 5 Maret 2026 pagi, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 15.268.493.
Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan wajib pajak orang pribadi sebanyak 14.253.820 akun. Sisanya terdiri dari 924.439 wajib pajak badan, 90.009 instansi pemerintah, serta 225 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Sebagian besar pengguna juga telah mengaktivasi kode otorisasi dan sertifikat elektronik sebagai bagian dari penggunaan sistem tersebut.
Ke depan, DJP berencana menambah kanal layanan untuk mendukung penggunaan Coretax. Selain Coretax Phone yang sudah diluncurkan, DJP juga tengah menyiapkan peluncuran Coretax Mobile.
Bimo mengatakan, penambahan kanal tersebut dilakukan untuk mempermudah wajib pajak yang memiliki tingkat literasi digital yang beragam, sekaligus mengurangi beban pada sistem dan layanan bantuan.
“Nah, makanya dengan adanya tambahan kanal pelaporan maupun kanal aktivasi dan pelaporan ini kami harapkan ini bisa mengurangi beban sistem maupun beban pelayanan,” kata Bimo.
