Produsen nikel campuran hidroksida (MHP) di Indonesia resmi menghentikan penawaran kontrak jangka panjang. Langkah ini diambil guna memantau dampak gangguan pasokan sulfur dari Timur Tengah akibat konflik Iran.
Ketidakpastian ketersediaan bahan baku mendorong perusahaan dagang berhenti menawarkan kargo MHP. Para pelaku pasar memprediksi akan terjadi kenaikan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.
Produsen saat ini hanya melayani penawaran kargo spot untuk pengiriman bulan depan. Meski demikian, kontrak triwulanan untuk periode Januari-Maret tetap dihormati oleh pihak produsen.
Biaya produksi MHP sangat bergantung pada fluktuasi harga sulfur global. Komoditas sulfur menyumbang 44 persen dari total biaya produksi pada bulan Maret ini.
Ketergantungan Indonesia terhadap sulfur dari Timur Tengah tercatat sangat tinggi. Tahun lalu, negara ini menerima 3,95 juta ton sulfur atau 74 persen dari total impor nasional.
Fasilitas HPAL di dalam negeri menggunakan sulfur impor tersebut untuk memproduksi bahan baku baterai. Terhentinya lalu lintas di Selat Hormuz menyebabkan penundaan pengiriman kargo menuju Indonesia.
Sejumlah produsen mulai mengevaluasi potensi penurunan produksi jangka pendek akibat keterlambatan pasokan. Indonesia merupakan pemasok dominan MHP global setelah penutupan banyak pabrik di negara Barat.
Kapasitas produksi MHP nasional diperkirakan mencapai 694.000 ton per tahun pada 2026. Namun, pengurangan kuota penambangan nikel dalam RKAB 2026 berpotensi memperlambat pertumbuhan tersebut.
Baca Juga: Defisit 100 Juta Ton, Industri Nikel Mulai Lirik Opsi Impor dari Filipina Hingga Papua Nugini
Pasar asam sulfat domestik cenderung lebih stabil karena pasokan berasal dari kawasan Asia-Pasifik. Fleksibilitas peralihan dari sulfur ke asam sulfat masih terbatas karena kendala izin impor.
Pemerintah terus memantau dampak dinamika geopolitik terhadap industri hilirisasi nikel. Keberlanjutan operasional pabrik HPAL menjadi kunci utama dalam menjaga posisi Indonesia di pasar baterai dunia.
