Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (5/3/2026).
“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat serta lingkungan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam keterangan persnya setelah memimpin apel.
Menko Djamari menambahkan bahwa apel kesiapsiagaan ini menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif secara lebih dini, terpadu, dan tegas dalam menghadapi potensi karhutla.
“Kesiapsiagaan adalah kunci, karena dalam karhutla, kecepatan respons dan ketepatan koordinasi menentukan apakah api bisa dikendalikan sejak awal atau justru menjadi bencana besar,” ujar Menko Djamari.
Ia mengungkapkan bahwa karhutla merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diatasi. “Bukan hanya sekadar untuk keselamatan wilayah, keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia terkait penanggulangannya,” jelasnya.
Dalam amanatnya saat apel, Menko Polkam membahas terkait berbagai upaya yang dapat dilakukan dengan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan. “Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan termasuk memodifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, dan mempertahankan tinggi air pada kanal dan parit di lahan gambut," ungkapnya.
Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. "Kita perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan menunjukkan bereaksinya alam itu kepada kita, bisakah kita memberikan sesuatu yang baik untuk kepentingan alam," ujar Djamari.
“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla adalah gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan, serta partisipasi masyarakat,” ujar Menko Polkam.
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, hingga elemen masyarakat yang selama ini berada di garda terdepan penanggulangan karhutla.
Membahas terkait penanganan karhutla yang telah dilakukan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa angka karhutla tahun 2025 turun dibanding tahun sebelumnya. “Tahun 2024, 376.805 hektare. Namun tahun lalu berkat kerja sama semua pihak, K/L, pusat dan daerah, bisa ditekan menjadi 359.619 hektare. Jadi ada prestasi karena kerja kolektif kita,” ungkapnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turut menjelaskan bahwa selama tujuh tahun terakhir sejak 2019, Indonesia berhasil mencegah terjadinya karhutla berskala besar, termasuk saat menghadapi fenomena El Nino pada 2023 dan pemerintah berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi dan penanganan terintegrasi di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan pemantauan kondisi iklim, pada 2026 Indonesia diperkirakan berada dalam kondisi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral, sehingga tidak terjadi fenomena El Nino maupun La Nina. Meski demikian, curah hujan diprediksi sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir, sehingga potensi kekeringan dan karhutla perlu diantisipasi lebih dini, terutama di wilayah sekitar ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat yang akan memasuki puncak musim kemarau pada Juni–Agustus.
“Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki puncak musim kemarau. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” ujar Kepala BMKG.
Menutup keterangan persnya, Menko Polkam juga mengajak seluruh media dan masyarakat turut berperan aktif untuk terus memberikan edukasi terkait lingkungan.
“Karena banyak masih terjadi juga bahwa ini terjadi, kebakaran terjadi karena juga ketidakpahaman sebagian kecil masyarakat kita. Apabila kita aktif mengedukasi masyarakat kita, tentunya kita akan mengurangi peran itu yang muncul mengakibatkan suatu akibat yang sangat besar,” ujar Menko Djamari.
