Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas,Syafruddin Karimi, langkah ini cukup baik guna memperbaiki struktur pengelolaan BUMN. Harapannya, kata dia, agar lebih efisien dan lebih produktif untuk jangka panjang.
Baca juga: Perkuat Hilirisasi Industri Kimia, Danantara dan INA Kucurkan USD 200 Juta untuk Pabrik CA-EDC
"Governance reset BUMN harus dibaca sebagai dua hal. Pertama, koreksi atas persoalan lama, dan kedua reposisi strategis untuk masa depan. Pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang," kata Syafruddin.
Syafruddin menyebut selama beberapa dekade, banyak BUMN menghadapi masalah klasik. Seperti intervensi kebijakan, disiplin investasi yang lemah, serta hubungan yang kurang jelas antara fungsi negara sebagai pemilik dan pembuat kebijakan.
Menurut dia, kondisi ini bisa berdampak menurunkan efisiensi perusahaan dan menimbulkan risiko fiskal tersembunyi. Di sinilah, governance reset hadir untuk memperbaiki struktur tersebut melalui penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, dan pemisahan yang lebih jelas antara mandat bisnis dan mandat kebijakan.
Lebih lanjut, Syafruddin mengatakan langkah ini dapat juga dilihat untuk menandai reposisi strategis. Di mana, pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang.
"Dalam konteks global yang semakin kompetitif, reposisi ini penting agar BUMN dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor," ujar Syafruddin.
Meski begitu, Syafruddin melihat tantangan untuk melakukan konsolidasi tata kelola BUMN di bawah satu entitas sangat besar. Ia menilai BUMN yang beroperasi di Indonesia memiliki sektor yang beragam. Ada perusahaan energi, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi, hingga transportasi. Setiap sektor, kata dia, memiliki struktur pasar, model bisnis, dan profil risiko yang berbeda.
"Konsolidasi tata kelola berarti menciptakan kerangka pengawasan yang mampu menjangkau seluruh perbedaan tersebut tanpa menghambat fleksibilitas operasional masing-masing perusahaan," ujar Syafruddin.
Syafruddin juga melihat tantangan lain muncul pada integrasi standar manajemen risiko, pelaporan keuangan, serta mekanisme evaluasi kinerja. Tanpa desain kelembagaan yang kuat, kata dia, konsolidasi bisa memicu konflik kepentingan atau ketidaksinkronan strategi antarperusahaan.
Ia menyarankan supaya Danantara Indonesia harus membangun sistem portofolio yang mampu memisahkan fungsi investasi dari fungsi operasional, serta menetapkan indikator kinerja yang transparan.
"Keberhasilan konsolidasi ini sangat bergantung pada kapasitas institusional dan disiplin tata kelola yang konsisten," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)
