Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyatakan pembahasan terkait implementasi Board of Peace (BoP) untuk sementara ditangguhkan seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan pemantauan situasi keamanan di kawasan tersebut, sekaligus memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan fokus diplomasi Indonesia saat ini diarahkan pada langkah-langkah perlindungan WNI serta upaya antisipasi terhadap kemungkinan eskalasi konflik yang lebih luas.
“Segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold. Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di wilayah terdampak konflik, serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi eskalasi,” kata Yvonne dalam press briefing Kemlu di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan keterangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang sebelumnya menyampaikan bahwa koordinasi lanjutan mengenai BoP atau Dewan Perdamaian untuk sementara dihentikan.
Menurut Yvonne, dalam sepekan terakhir tidak ada agenda khusus yang membahas mekanisme tersebut.
“Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait BoP dalam seminggu terakhir ini,” ucap Yvonne.
Lebih lanjut, Kemlu menegaskan bahwa setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan tetap didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta mempertimbangkan kepentingan nasional.
Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Karena itu, pemerintah akan tetap memainkan peran konstruktif dalam berbagai forum internasional guna mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.
Editor: Redaktur TVRINews
