Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengambil langkah cepat dengan membentuk tim respons krisis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menjelaskan tim khusus ini bertugas memantau secara intensif dinamika keamanan terkini. Dengan pemantauan tersebut, pemerintah diharapkan dapat bergerak sigap dan mengambil keputusan cepat, terutama jika kondisi keamanan menunjukkan eskalasi yang membahayakan.
"Kami membentuk crisis response team dan meningkatkan komunikasi intensif setiap harinya antara Kemlu Pusat dengan perwakilan-perwakilan terdampak di kawasan untuk mendapatkan update kondisi real situasi keamanan di lapangan dan kondisi serta keberadaan para WNI," ujar Heni kepada awak media, Jumat, 6 Maret 2026.
Seiring dengan pembentukan tim respons krisis, Kemlu juga memperkuat koordinasi di berbagai lini. Perwakilan RI di negara-negara terdampak terus menjalin komunikasi erat dengan simpul-simpul WNI. Hasil komunikasi itu kemudian dilaporkan secara berkala ke kantor pusat Kemlu di Jakarta sebagai bahan evaluasi situasi.
Untuk mendukung penguatan koordinasi, perwakilan RI gencar memperbarui data jumlah dan sebaran WNI. Selain itu, rencana kontinjensi juga dimutakhirkan dan berbagai opsi evakuasi terus dikaji sebagai langkah antisipasi jika situasi keamanan kian memburuk.
Baca Juga :
Indonesia Mulai Evakuasi WNI Secara Bertahap dari Iran Melalui Azerbaijan
Tidak hanya memperkuat koordinasi internal, Kemlu juga meningkatkan komunikasi eksternal, khususnya dengan otoritas setempat. Heni mengimbau para WNI di wilayah terdampak untuk proaktif memantau informasi resmi.
"Kita tidak henti-hentinya menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada para WNI di wilayah akreditasi di masing-masing perwakilan untuk memantau informasi resmi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, dan menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan RI terkait atau terdekat," lanjutnya.
Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin pertemuan virtual dengan para dubes RI di Timur Tengah. Foto: Kementerian Luar Negeri RI
Kemlu juga memantau secara saksama operasional bandara internasional di wilayah konflik dan ketersediaan penerbangan harian. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan adanya WNI yang terdampar akibat penutupan ruang udara atau pembatalan jadwal penerbangan.
Heni mengonfirmasi bahwa saat ini memang ada sejumlah WNI yang mengalami kendala perjalanan imbas pembatasan penerbangan. Meski demikian, pemerintah memastikan para WNI tersebut tetap mendapatkan pendampingan selama masa tunggu.
"Untuk para WNI stranded ini, sambil menunggu penerbangan yang akan membawa para WNI, mereka mendapatkan akomodasi dan penginapan serta konsumsi dan pengaturan jadwal penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan oleh perwakilan RI dan otoritas tempat," katasnya.
