jpnn.com - Aksi nasional mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza, serta Serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.
Dalam aksi yang berlangsung di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (6/3/2026), mahasiswa dan masyarakat sipil menyerukan slogan "Lawan Imperialisme Baru, Batalkan ART, Keluar dari Board of Peace!
BACA JUGA: BoP Tak Punya Legitimasi Moral, Sudah Saatnya Indonesia Keluar
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana
Aktivis Solidaritas Perempuan Dina Herdiana selaku juru bicara aksi nasional menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah secara terang-terangan menunjukkan watak sesungguhnya sebagai boneka imperialis Amerika Serikat.
BACA JUGA: Ketum PBNU Masih Berharap pada BoP Setelah AS-Israel Serang Iran
"Presiden Prabowo dengan senang hati tunduk pada tuntutan Trump untuk menetapkan tarif dan negosiasi-negosiasi yang merugikan bangsa Indonesia," ujarnya.
Tindakan Prabowo-Gibran berpuncak pada penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dengan komitmen mengirimkan ribuan Pasukan TNI untuk menjadi International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina.
"Semuanya berbanding terbalik dengan omon-omon Presiden tentang kedaulatan bangsa dan stempel antek asing yang dilekatkan pada gerakan rakyat. Nyatanya, pemerintah hari ini justru bertindak nyata sebagai antek imperialisme Amerika Serikat," tutur Dina.
Mereka memandang Indonesia terjebak dalam permainan dagang Donald Trump (Amerika Serikat). Banyak substansi dalam perjanjian dagang itu merugikan rakyat Indonesia.
Penentuan bea masuk barang dari AS 0%, pemberian data pribadi rakyat Indonesia, keistimewaan bebas sertifikasi halal bagi barang dari AS, kepentingan eksploitasi sektor tambang, larangan ikut blok ekonomi lain yang tidak sejalan dengan AS dan lainnya.
Dalam penandatanganan Piagam BoP, pemerintah RI dinilai masuk dalam langgam politik Donald Trump (Amerika Serikat). BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai oleh Donald Trump bukanlah BoP sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Hal tersebut karena dalam piagam BoP tidak menjadikan Resolusi 2803 sebagai dasar pertimbangan dalam pembukaan piagam BoP itu sendiri.
Dina menuturkan bahwa dalam BoP di Davos tidak ada satu pun kata Palestina, berbeda dengan Resolusi 2803 yang mengkhususkan penyelesaian masalah Palestina.
"Dalam BoP di Davos, kendali dan laporan kegiatan BoP ditujukan kepada Donald Trump sebagai ketua. Sementara dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, kendali dan laporan BoP ditujukan pada Dewan Keamanan PBB," tuturnya.
Aksi nasional mahasiswa dan masyarakat sipil juga menilai serangan AS-Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ”Board of War” karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran.
"Pemimpin BoP, Donald Trump, yang seharusnya menjaga perdamaian sebagaimana dimaksud dalam piagam BoP justru melakukan tindakan yang melawan perdamaian itu sendiri. Dalam konteks itu, sudah semestinya dan seharusnya Indonesia segera menarik diri dari dan menyatakan sikap tegas untuk keluar dari BoP," kata Diana.
Berikut pernyataan sikap Aksi Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Sipil:
1. Kami menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika karena telah merugikan bangsa Indonesia
2. Kami mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang bersifat timpang dan tidak adil yang merugikan bangsa Indonesia
3. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam Piagam BoP, karena BoP yang dibentuk di Davos bukanlah BoP yang dimandatkan Resolusi DK PBB 2803
4. Kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat dewan keamanan PBB. Pengiriman pasukan TNI dengan mandat BoP tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803
5. Kami berkesimpulan bahwa penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BoP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat dan bangsa Indonesia
6. Wujudkan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional untuk kedaulatan rakyat Indonesia dari dominasi imperialisme dan feodalisme!
7. Bangun persatuan rakyat anti-imperialis, anti-feodal, dan anti-fasis! Satukan perjuangan demokratik dan nasional rakyat Indonesia dengan perjuangan rakyat tertindas dunia dalam semangat solidaritas internasional!(fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
