Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran defisit anggaran berada di depan mata jika pemerintah tidak melakukan intervensi kebijakan untuk menetralkan efek lonjakan harga minyak yang tersulut perang Iran melawan koalisi Amerika Serikat dan Israel.
Peningkatan risiko pelebaran defisit fiskal ini juga sejalan dengan sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings hingga Moody's. Kedua lembaga tersebut bahkan menjadikan risiko fiskal sebagai salah satu indikator untuk merevisi outlook kredit Indonesia dari stabil ke negatif.
Sekadar catatan, risiko fiskal pada tahun 2026 muncul karena shortfall atau selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak yang kemudian memicu pelebaran defisit anggaran APBN 2025 menjadi 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah mengklaim bahwa shortfall dan pelebaran defisit itu merupakan imbas dari pelambatan aktivitas ekonomi serta tingginya restitusi pajak imbas penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP).
Menariknya, pada tahun ini kondisinya seolah berbalik, rapor APBN khususnya penerimaan pajak pada Januari hingga Februari cukup atraktif. Setoran pajak yang semula terkontraksi, bahkan tumbuh di atas 30%. Pada bulan Februari 2026, misalnya, realisasi penerimaan pajak menembus angka Rp245,1 triliun atau tumbuh 30,4%. Bandingkan dengan bulan Februari 2025, penerimaan pajak hanya Rp188 triliun atau terkontraksi 31% year-on-year.
Meski relatif membaik, realisasi penerimaan pajak Februari 2026 sejatinya didorong oleh low base effect setoran tahun sebelumnya. Pasalnya jika dibandingkan dengan Februari 2024 realisasi penerimaan pajak Februari 2026 masih lebih rendah. Saat itu setoran pajak tercatat sebesar Rp269,02 triliun. Artinya, jika pemerintah menyebut penerimaan pajak 2025 tertekan karena besarnya restitusi, maka dalam kondisi normal seperti tahun 2024, realisasi penerimaan pajak Februari 2026 sejatinya masih terkontraksi sebesar 8,8%.
Baca Juga
- Cegah Defisit Melebar, Purbaya Bakal Sisir Anggaran MBG
- Purbaya Ungkap Skenario Jika Harga Minyak Tembus US$92, Defisit APBN 3,7%!
- Purbaya Umumkan Defisit APBN Februari 2026 Rp135,7 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pendorong pertumbuhan penerimaan pajak di dua bulan pertama 2026 ini berkat efek basis rendah. Namun, dia tetap meyakini itu menandakan kembali berjalannya kegiatan ekonomi lantaran pertumbuhan yang tinggi pada penerimaan pajak secara bruto atau sebelum dikurangi restitusi.
"Enggak apa-apa low base [effect], dibandingkan low base tetapi enggak naik juga. Terlihat dari economic activity dari pajak, naik dari 7% [secara tahunan Januari 2026] ke 19% [secara tahunan] pada Februari 2026," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Belanja dan DefisitSementara itu, pada awal tahun ini pemerintah tercatat merealisasikan belanja negara lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi belanja negara sebesar Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% pada Februari 2026. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Februari 2025 yang tercatat sebesar Rp348,1 triliun maupun Februari 2024 sebesar Rp470 triliun.
Salah satu penopang kinerja belanja negara pada Februari 2026 adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun atau melesat 63,7% year-on-year. Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat itu didorong oleh belanja kementerian dan lembaga yang tumbuh sangat eksponensial di angka 85,5%. Sementara itu belanja non kementerian lembaga tumbuh 49,4%.
- Perbandingan APBN Februari 2025 dan 2026
Sumber: Kemenkeu
Adapun kalau mengacu kepada penjelasan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN Kita pada Senin (23/2/2026), lonjakan belanja pemerintah pusat itu merupakan efek dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG).
Kendati demikian, kinerja impresif penyerapan anggaran itu saat ini juga mengalami tantangan. Konflik antara Iran melawan AS dan Israel, yang memicu penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur utama suplai minyak global, telah mengerek harga minyak mentah. Harga minyak kemarin bergerak di kisaran US$90 - US$93 per barel. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang menjadi patokan sebesar hanya sebesar US$70 per barel.
Kenaikan harga minyak global berpotensi menekan APBN 2026, karena hal itu akan menguras anggaran untuk belanja subsidi energi. Pada akhirnya, jika anggaran subsidi jebol, defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar. Pada Februari 2026, di tengah agresivitas pemerintah menggelontorkan belanja, defisit anggaran telah menembus Rp135,7 triliun atau 0,53 dari PDB.
Skenario Terburuk DefisitMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengkaji dampak kenaikan harga minyak global ke APBN yang tersulut imbas perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Purbaya bahkan menyatakan bahwa Kemenkeu sudah melakukan exercise apabila harga minyak dunia naik ke US$92 per barel akan berimbas ke pelebaran defisit fiskal ke angka 3,6%-3,7%.
"Kami sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke US$92, apa dampaknya ke defisit? Kalau enggak diapa-apain, defisit kita naik ke 3,6%-3,7% kalau enggak salah, dari PDB, itu kalau kita enggak ngapa-ngapain," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Purbaya memastikan pihaknya akan melakukan berbagai penyesuaian untuk memastikan lonjakan harga minyak tidak membuat belanja subsidi BBM bengkak. Dia juga menekankan bahwa pemerintah masih bisa menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% apabila harga minyak menyentuh level US$92 per barel.
Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, Indonesia pernah mengalami lonjakan harga minyak yang lebih tinggi ketika harga global menyentuh level US$150 per barel. "Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harganya sampai US$150 per barel. Jatuh enggak ekonominya? Agak melambat, tetapi enggak jatuh ekonominya," katanya.
Kendati demikian, Purbaya menyebut pemerintah tidak menutup opsi untuk menaikkan harga BBM apabila nantinya kenaikan harga minyak tidak terbendung lagi terhadap anggaran subsidi energi.
"Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau memang harganya tinggi sekali, anggaran enggak ketahan lagi," pungkasnya.
Perlu Langkah AntisipasiAdapun Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpandangan bahwa terdapat risiko pelebaran defisit APBN terbuka lebar akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari konflik tersebut akan masuk ke Indonesia melalui kombinasi tiga kanal utama, yaitu energi, keuangan, dan logistik.
Rizal menyoroti risiko gangguan pasokan di kawasan Teluk, terutama di jalur vital Selat Hormuz, dapat menaikkan premi risiko minyak dan LNG dunia yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia.
"Bagi Indonesia yang masih berstatus net-importer minyak dan LPG, kenaikan harga global ini akan cepat mendorong inflasi melalui kenaikan ongkos transportasi, listrik, dan logistik pangan," ujar Rizal pada Senin (2/3/2026), dikutip dari Antara.
Dia menambahkan bahwa pelemahan rupiah akibat fase risk-off global, ketika modal keluar dari pasar negara berkembang, berisiko memperburuk tekanan. Kondisi ini membuat impor energi dalam rupiah semakin mahal.
Dari sisi fiskal, Rizal menilai bahwa pemerintah menghadapi dilema antara menahan harga energi dengan konsekuensi subsidi membengkak, atau menyesuaikan harga domestik yang berisiko menekan daya beli masyarakat.
Menurut dia, kombinasi belanja negara yang naik, penerimaan melemah, dan biaya pembiayaan yang lebih mahal ini berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sehingga respons yang diperlukan adalah menjaga stabilitas nilai tukar, realokasi belanja non-prioritas, dan memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dibanding mempertahankan subsidi energi secara luas," kata Rizal.
