Jakarta (ANTARA) - Banda Aceh – Pemerintah menyerahkan bantuan sosial (bansos) tahap pertama dengan nilai total Rp878.681.800.000 kepada masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
“Nanti ada gelombang [pemberian bantuan] berikutnya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikan Mendagri usai menghadiri Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Isian Hunian (BIH), Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, BIH dan BSSE diberikan kepada 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp203.658.000.000 dan BSSE sebesar Rp339.430.000.000. Dengan demikian, total bantuan pada komponen ini mencapai Rp543.088.000.000.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Jadup kepada 248.588 Penerima Manfaat (PM) dengan nilai Rp450.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total anggaran Jadup mencapai Rp335.593.800.000. Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Sebelumnya, Mendagri juga menekankan terkait bantuan tersebut pada acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat.
Di Provinsi Aceh, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp450.765.150.000. BIH dan BSSE diberikan kepada 35.085 KPM. Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp105.255.000.000 dan BSSE sebesar Rp175.425.000.000, sehingga totalnya Rp280.680.000.000. Sementara Jadup disalurkan kepada 125.989 penerima manfaat dengan total anggaran Rp170.085.150.000.
“400 miliar di antaranya adalah di Aceh, separuhnya 241 miliar itu di Pidie Jaya,” ujarnya.
Sementara itu, bantuan yang disalurkan untuk masyarakat Provinsi Sumut mencapai Rp82.809.950.000. Bantuan tersebut terdiri dari BIH sebesar Rp11.028.000.000 dan BSSE sebesar Rp18.380.000.000 yang diberikan kepada 3.676 KPM, dengan total Rp29.408.000.000. Selain itu, Jadup diberikan kepada 39.557 penerima manfaat dengan total Rp53.401.950.000.
Adapun di Provinsi Sumbar, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp43.440.100.000. BIH sebesar Rp10.617.000.000 dan BSSE sebesar Rp17.695.000.000 diberikan kepada 3.539 KPM, dengan total Rp28.312.000.000. Sementara itu, Jadup diberikan kepada 11.206 penerima manfaat dengan total anggaran Rp15.128.100.000.
Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi di wilayah terdampak.
Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Baca juga: Mendagri: Presiden tambah TKD Rp10,6 triliun ke tiga provinsi
Baca juga: Satgas PRR tambah fasilitas huntara jamin kenyamanan penghuni
Baca juga: Kasatgas PRR serahkan bantuan untuk korban bencana di Pidie Jaya
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
“Nanti ada gelombang [pemberian bantuan] berikutnya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikan Mendagri usai menghadiri Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Isian Hunian (BIH), Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, BIH dan BSSE diberikan kepada 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp203.658.000.000 dan BSSE sebesar Rp339.430.000.000. Dengan demikian, total bantuan pada komponen ini mencapai Rp543.088.000.000.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Jadup kepada 248.588 Penerima Manfaat (PM) dengan nilai Rp450.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total anggaran Jadup mencapai Rp335.593.800.000. Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Sebelumnya, Mendagri juga menekankan terkait bantuan tersebut pada acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat.
Di Provinsi Aceh, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp450.765.150.000. BIH dan BSSE diberikan kepada 35.085 KPM. Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp105.255.000.000 dan BSSE sebesar Rp175.425.000.000, sehingga totalnya Rp280.680.000.000. Sementara Jadup disalurkan kepada 125.989 penerima manfaat dengan total anggaran Rp170.085.150.000.
“400 miliar di antaranya adalah di Aceh, separuhnya 241 miliar itu di Pidie Jaya,” ujarnya.
Sementara itu, bantuan yang disalurkan untuk masyarakat Provinsi Sumut mencapai Rp82.809.950.000. Bantuan tersebut terdiri dari BIH sebesar Rp11.028.000.000 dan BSSE sebesar Rp18.380.000.000 yang diberikan kepada 3.676 KPM, dengan total Rp29.408.000.000. Selain itu, Jadup diberikan kepada 39.557 penerima manfaat dengan total Rp53.401.950.000.
Adapun di Provinsi Sumbar, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp43.440.100.000. BIH sebesar Rp10.617.000.000 dan BSSE sebesar Rp17.695.000.000 diberikan kepada 3.539 KPM, dengan total Rp28.312.000.000. Sementara itu, Jadup diberikan kepada 11.206 penerima manfaat dengan total anggaran Rp15.128.100.000.
Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi di wilayah terdampak.
Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Baca juga: Mendagri: Presiden tambah TKD Rp10,6 triliun ke tiga provinsi
Baca juga: Satgas PRR tambah fasilitas huntara jamin kenyamanan penghuni
Baca juga: Kasatgas PRR serahkan bantuan untuk korban bencana di Pidie Jaya
