Menteri Keuangan Purbaya Yuhdi Sadewa mengatakan adanya peluang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi apabila harga minyak dunia melonjak tajam akibat memanasnya situasi di kawasan Timur Tengah.
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini telah melakukan berbagai kajian untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan simulasi jika harga minyak dunia mencapai US$92 per barel. Dalam kondisi tersebut, defisit anggaran berpotensi melebar hingga melampaui batas yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Tapi yang jelas kita udah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dolar barrel. Apa dampaknya ke defisit? kalau nggak melakuan apa-apa ya kita naik ke 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/3/2026).
Purbaya menegaskan pemerintah memiliki berbagai strategi untuk menghadapi potensi pelebaran defisit tersebut, salah satunya dengan menyesuaikan belanja negara.
Ia menilai lonjakan harga minyak bukan hal baru bagi Indonesia. Pemerintah, kata dia, pernah menghadapi situasi ketika harga minyak dunia mencapai US$150 hingga US$200 per barel dan perekonomian nasional tetap mampu bertahan.
“Kalau harga minyak US$92 apakah itu kiamat buat kita? Enggak, dulu kita pernah melewati keadaan dimana harganya sampai US$150 per barel. Jatuh gak ekonominya? Agak melambat tetapi tidak jatuh, jadi kita punya pengalaman-pengalaman mengatasi itu,” urainya.
Untuk kondisi saat ini, Purbaya menyebut pemerintah juga membuka opsi berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi apabila tekanan terhadap APBN terlalu besar.
“Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali nggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM (subsidi) kalau memang harganya tinggi sekali, anggarannya enggak tinggi,” terangnya.
