jpnn.com - BANDUNG - Pengamat politik Rocky Gerung menantang kalangan akademisi menguji secara metodologis gagasan ekonomi, Prabowonomics.
Rocky Gerung menyampaikan tantangan itu dalam acara peluncuran buku "Menggugat Republik (Politik, Keadilan Sosial, dan Kemandirian Bangsa)" karya Syahganda Nainggolan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (5/3).
BACA JUGA: Prabowonomic: Menyangkal Keberhasilan Prabowo Adalah Pengkhianatan terhadap Kebenaran
Dalam acara yang diselenggarakan GREAT Institute itu, Rocky Gerung mengatakan istilah Prabowonomics mulai memunculkan percakapan akademik karena dianggap mengandung metodologi dan ideologi tertentu dalam ekonomi politik.
“Kita bicara tentang Prabowo. Saya tidak pernah tahu apa pikiran Prabowo sampai akhirnya dia sinopsiskan dalam istilah Prabowonomics. Maka timbul percakapan akademis,” kata Rocky dalam paparannya dikutip Sabtu (7/3).
BACA JUGA: Rocky Gerung Apresiasi Penangkapan Perburu Gajah di Riau, Ungkit Hak Alam
Menurut Rocky, ketika sebuah konsep ekonomi sudah diberi nama, maka otomatis menjadi genre dalam diskursus ilmu ekonomi dan harus diuji secara akademik.
“Begitu disebut Prabowonomics, orang berpikir ada metodologi di situ, ada ideologi di situ. Tugas intelektual adalah membongkar secara metodologi,” ujarnya.
BACA JUGA: Dokter Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya
Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung juga menyinggung struktur ekonomi Indonesia yang menurutnya sudah digariskan dalam konstitusi.
Dia menyebut ada tiga pilar utama dalam sistem ekonomi nasional, yaitu korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), dan koperasi.
Rocky menjelaskan korporasi berfungsi untuk akumulasi ekonomi, BUMN untuk menghimpun kekuatan demi kemandirian ekonomi nasional, dan koperasi untuk membangun solidaritas sosial.
Menurut Rocky, konsep ekonomi yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto dapat dimaknai sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial dalam kerangka ekonomi nasional.
Rocky Gerung juga menyoroti kondisi ruang publik yang menurutnya kini makin dipengaruhi oleh buzzer, influencer, dan algoritma media sosial.
Menurut dia, republik seharusnya menjadi ruang penggunaan nalar publik atau public use of reason, tempat masyarakat berdiskusi secara rasional mengenai kepentingan bersama.
“Republik dirancang supaya ada percakapan, tetapi hari-hari ini komunikasi politik dikuasai buzzer, influencer, dan algoritma,” kata Rocky. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad
