Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Jurnalis Video (AJV) Bidang Lingkungan Hidup mendorong pemerintah untuk segera menyusun kebijakan komprehensif terkait pengendalian emisi volatile organic compounds (VOC) di SPBU.
Termasuk, penetapan standar ambang batas yang ketat, pengawasan berkala, serta kewajiban penggunaan teknologi penangkap uap bensin.
Advertisement
Ketua Aliansi Jurnalis Video (AJV) Bidang Lingkungan Hidup Iskandar mengatakan uap VOC yang dihasilkan dari aktivitas operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia memiliki potensi bahaya.
Menurutnya, selama ini masyarakat hanya memahami pencemaran SPBU dari kebocoran tangki yang mencemari tanah dan air, padahal ada ancaman lain yang tidak kasatmata, yakni pencemaran udara dari uap bensin.
"Orang tahunya SPBU mencemari lingkungan kalau ada kebocoran tangki. Padahal dampak dari udara juga besar, terutama dari uap VOC," ujar Iskandar seperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan VOC merupakan senyawa organik yang mudah menguap dan dapat berdampak serius terhadap kesehatan.
Dalam jangka pendek, paparan VOC dapat menyebabkan pusing dan mual. Namun dalam jangka panjang, paparan selama delapan jam kerja setiap hari berpotensi memicu gangguan kesehatan serius seperti kanker darah, kerusakan hati, gangguan hormon hingga risiko percikan api karena sifatnya yang mudah terbakar.
Iskandar menyebutkan batas ambang aman VOC di sejumlah negara berada di kisaran 500 parts per million (ppm). Namun, berdasarkan pengamatan lapangan yang ia himpun, kadar VOC di beberapa SPBU di Jakarta bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 ppm.
"Ini tentu memprihatinkan, apalagi ada sekitar 12.000 SPBU di Indonesia dan 7.000 di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Para pekerja menjadi kelompok yang paling rentan," katanya.
