Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos), Agus Jabo menyampaikan sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan akses pendidikan.
Ia menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperkuat kedaulatan bangsa melalui kemandirian ekonomi dan penguatan kebijakan sosial.
"Presiden menyampaikan bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya," kata Agus Jabo dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Hal itu dikatakan Agus saat menjadi narasumber dalam diskusi publik dan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di East Tower, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).
Kegiatan ini mengangkat tema 'Membangun Ketahanan Kesehatan Mental di Era Digitalisasi: Merawat dan Menjaga Keseimbangan Mental di Tengah Ketidakpastian dan Tsunami Informasi.'
Ia juga menjelaskan kebijakan pemerintah terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Kebijakan tersebut diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
"Selama ini setiap kementerian memiliki data masing-masing. Sekarang pemerintah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi dasar berbagai program," ujarnya.
Menurutnya, data tersebut disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial mendapat tugas melakukan pemutakhiran karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Ia menyebut saat ini masih terdapat sekitar 2,38 juta penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan data terpadu tersebut.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga menyampaikan hasil penelitian mengenai keterkaitan kondisi ekonomi orang tua dengan kondisi anak.
"Sekitar 64,46 persen, jika orang tuanya miskin maka anaknya juga berpotensi mengalami kondisi yang sama," ujarnya.
Menurutnya, salah satu program yang berkaitan dengan upaya memutus rantai kemiskinan ialah Sekolah Rakyat, sekolah yang berasrama ditujukan bagi anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
"Sekolah Rakyat disiapkan untuk anak-anak dari keluarga miskin agar mereka mendapatkan akses pendidikan," kata Agus Jabo.
Sebagai informasi, diskusi ini juga dihadiri sejumlah narasumber lain, yaitu Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Budiman Sudjatmiko, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endah Sri Rejeki; serta Sekretaris Jenderal GEKIRA Yeremias Ndoen. Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum GEKIRA Nikson Silalahi.
(prf/ega)
