jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sejak awal bukan dirancang sebagai program bisnis, melainkan lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya golongan miskin.
Menurut Nanik, gagasan tersebut berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 saat melihat langsung kondisi masyarakat di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
BACA JUGA: Orang Tua Siswa di Bandung Protes Menu MBG Ramadan, Begini Reaksi BGN
Pimpinan BGN yang membidangi investigasi dan komunikasi publik tersebut menuturkan saat itu Prabowo menyaksikan warga yang mengais makanan sisa konsumsi dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang demi memberi makan keluarga mereka. Menurut Naniek, kala itu Prabowo langsung marah.
"Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi, Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis," ujar Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3).
BACA JUGA: Waka BGN Temukan Mitra Memonopoli Bahan Baku Pangan 9 SPPG di Pekanbaru, Waduh!
Lebih lanjut Nanik mengungkapkan MBG memang dirancang sebagai program investasi sosial dan kemanusiaan.
Pada tahap awal pelaksanaan MBG, katanya, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapurnya engan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
BACA JUGA: BGN Pecat Kepala SPPG Lampung Timur Terduga Pelaku Pencabulan Anak
Menurut Nanik, kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
"Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT, tetapi harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah kerja membantu negara, tapi enggak punya uang sehingga diharapkan kalau ada insentif itu bisa digunakan untuk membenahi pondoknya, membenahi sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara," kata dia.
Namun, dalam perkembangannya, Nanik mengakui muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada pihak yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
"Hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track-lah. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure (murni, red) yayasan," katanya.
Ternyata, Presiden Prabowo dalam kunjungan ke daerah kerap ditemui masyarakat yang menanyakan kapan realisasi MBG.
"Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur," ucapnya.
Nanik menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa kasus, katanya, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
"Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis," lanjut Nanik.
Oleh karena itu, Nanik menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara Program MBG.
Kontrak kerja sama dengan mitra, kata Nanik, pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
"Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus," tegas Nanik.
Nanik juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.
"Namun, kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP," pungkas Nanik.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
