Peluncuran AKSI KLIK (Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan) dan Gerakan AKU BISA SEJAHTERA (Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan) menjadi langkah strategis untuk memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendorong pengembangan UMKM.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Peluncuran AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTERA, Jumat (6/03/2026).
Baca Juga: THR Pegawai Swasta Dipotong Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam perluasan akses dan literasi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74%, sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 66,64%.
Capaian ini menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatnya pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih bijak.
Capaian tersebut juga tidak terlepas dari peran Kementerian/Lembaga di bawah Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Sepanjang tahun 2025, DNKI telah mencapai edukasi keuangan lebih dari 10 juta masyarakat melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“Inisiatif AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTERA berperan penting dalam memperkuat fondasi kebijakan inklusi keuangan dan kesejahteraan keuangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong UMKM dan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan,” ucap Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Minggu (8/3).
Di sisi lain, inovasi teknologi pada sistem pembayaran juga terus diperkuat untuk mendukung inklusi keuangan. Inisiatif seperti QRIS dan pengembangan keuangan digital yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah membantu mengatasi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan jarak, akses, dan biaya dalam transaksi keuangan. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan keuangan yang cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Pemerintah juga telah memperkuat dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Program pembiayaan seperti Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat, PNM Mekaar, serta PNM ULaMM dirancang untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha mulai dari level ultra mikro hingga skala yang lebih produktif. Hal tersebut penting karena sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan jumlah lebih dari 64 juta unit usaha, yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap hampir 97% tenaga kerja.
Baca Juga: BFI Finance Tahan Tekanan Ekonomi, Aset Tembus Rp25,5 Triliun!
Meskipun tingkat inklusi keuangan terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, penguatan literasi keuangan tetap menjadi perhatian penting agar pemanfaatan layanan keuangan dapat semakin optimal. Kepemilikan akun keuangan perlu diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko, mengatur arus kas, serta merencanakan masa depan finansial secara bijak. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan, termasuk literasi keuangan digital, terus menjadi prioritas agar perluasan akses keuangan dapat benar-benar mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden, Pemerintah terus mendorong transformasi kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada perluasan inklusi keuangan semata menuju kerangka kesejahteraan keuangan atau tadi disebut financial well-being,” pungkas Menko Airlangga.
