Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong aksi nyata pengelolaan hutan global dalam Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP) All-Member Meeting yang berlangsung di Nairobi, Kenya, pada 3-5 Maret 2026.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa forum FCLP menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
“Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan. Indonesia memiliki pengalaman penting dalam pengelolaan hutan tropis, termasuk melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030, yang dapat menjadi kontribusi bagi kerja sama global,” ujar Haruni.
Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh 34 dari 38 negara anggota FCLP, serta Indonesia dan Brasil yang diundang sebagai observer untuk memberikan perspektif negara-negara Global South.
Baca juga: Kemenhut soroti peran dunia usaha untuk capai FOLU Net Sink 2030
Baca juga: RI pastikan penguatan hak tenurial masyarakat adat di forum COP30
Lebih lanjut, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi menambahkan bahwa partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan berkelanjutan.
“Indonesia terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan. Pengalaman ini penting untuk dibagikan dalam forum global seperti FCLP,” kata Ristianto.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti potensi pengembangan konstruksi hijau berbasis kayu berkelanjutan, serta pentingnya harmonisasi standar, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi antarnegara untuk mendorong ekonomi rendah karbon berbasis kehutanan.
“Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan internasional untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar Ristianto.
Baca juga: Kemenhut perjuangkan aturan pasar karbon adil dan inklusif di COP30
Baca juga: Wamenhut: Empat regulasi kunci integritas pasar karbon kehutanan RI
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa forum FCLP menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
“Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan. Indonesia memiliki pengalaman penting dalam pengelolaan hutan tropis, termasuk melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030, yang dapat menjadi kontribusi bagi kerja sama global,” ujar Haruni.
Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh 34 dari 38 negara anggota FCLP, serta Indonesia dan Brasil yang diundang sebagai observer untuk memberikan perspektif negara-negara Global South.
Baca juga: Kemenhut soroti peran dunia usaha untuk capai FOLU Net Sink 2030
Baca juga: RI pastikan penguatan hak tenurial masyarakat adat di forum COP30
Lebih lanjut, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi menambahkan bahwa partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan berkelanjutan.
“Indonesia terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan. Pengalaman ini penting untuk dibagikan dalam forum global seperti FCLP,” kata Ristianto.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti potensi pengembangan konstruksi hijau berbasis kayu berkelanjutan, serta pentingnya harmonisasi standar, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi antarnegara untuk mendorong ekonomi rendah karbon berbasis kehutanan.
“Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan internasional untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar Ristianto.
Baca juga: Kemenhut perjuangkan aturan pasar karbon adil dan inklusif di COP30
Baca juga: Wamenhut: Empat regulasi kunci integritas pasar karbon kehutanan RI
