PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berencana mengajukan revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Kementerian ESDM, guna menyesuaikan kebutuhan produksi dengan pengembangan proyek hilirisasi yang tengah dijalankan perusahaan.
Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Budiawansyah mengatakan, perusahaan tengah menyiapkan adendum RKAB, seiring evaluasi alokasi produksi yang dilakukan pemerintah secara berkala.
“Terkait adendum atau revisi RKAB itu, insyaallah akan kita lakukan,” kata Budiawansyah dalam acara buka puasa bersama media di Jakarta, dikutip pada Senin (9/3/2026).
Menurut dia, alokasi produksi saat ini sekitar 30%, dinilai belum cukup untuk menopang operasional perusahaan selama satu tahun, terutama untuk memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan, serta mendukung proyek hilirisasi yang tengah dikembangkan.
Meski demikian, ia memastikan produksi nickel matte dari fasilitas pengolahan di Sorowako tidak terdampak oleh kebijakan tersebut, karena RKAB untuk operasi tersebut telah disetujui 100%.
"Rencana produksi nikel matte tidak berpengaruh karena RKAB Sorowako disetujui penuh,” ungkapnya.
Penyesuaian alokasi produksi terutama akan diperhitungkan untuk mendukung kebutuhan pasokan bijih bagi proyek hilirisasi, yang tengah dikembangkan perusahaan di Pomalaa dan Bahodopi.
Sebelumnya, PT Vale juga telah memperoleh persetujuan RKAB 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dengan terbitnya izin tersebut, perusahaan kembali mempercepat aktivitas produksi dan konstruksi di wilayah operasional utama, yakni Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi, guna mengejar target produksi yang sempat tertahan.
Namun, perusahaan menilai penyesuaian alokasi produksi tetap diperlukan, untuk memastikan pasokan bahan baku bagi proyek pengolahan nikel yang tengah dibangun dapat berjalan sesuai jadwal.
“Kami tentu akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan menyampaikan justifikasi bisnis yang diperlukan, agar kegiatan operasional dan proyek hilirisasi dapat berjalan sesuai rencana,” tutur Budi.
Kementerian ESDM menetapkan RKAB nikel tahun 2026 sebesar 260-270 juta ton.
Jumlah ini lebih rendah dari tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memperbaiki harga nikel dunia akibat kelebihan supply.
Baca Juga: Vale Kaji Penerbitan Green Bond untuk Dukung Pendanaan Proyek Berkelanjutan
"Revisi kan di regulasi memang ada, tapi revisinya seberapa persen, nah, kita sambil lihat."
"Kalau selama regulasi yang sekarang, ya semester II," jelas Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno, minggu lalu. (*)
