Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid, menegaskan pentingnya integritas bagi seluruh pegawai Kementerian Haji dan Umrah, khususnya di lingkungan Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Hal itu disampaikan Harun saat membuka kegiatan Review Pengawasan Penyelenggaraan Haji, Minggu, 8 Maret 2026.
Menurutnya, komitmen terhadap prinsip anti korupsi menjadi dasar penting untuk menjaga kepercayaan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“Pegawai harus memiliki integritas tinggi, terutama dalam menjaga prinsip anti korupsi,”kata Harun dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 9 Maret 2026.
Ia mengingatkan pegawai untuk mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi, termasuk pemberian yang terlihat sederhana seperti suvenir atau oleh-oleh saat kunjungan kerja ke lembaga penyelenggara haji dan umrah seperti KBIHU, PIHK, dan PPIU. Menurutnya, pemberian tersebut berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari dan dapat merusak integritas pegawai.
Selain itu, Harun juga mengajak seluruh pegawai untuk aktif memberikan masukan guna meningkatkan kinerja lembaga serta kualitas pelayanan kepada jemaah.
Ia menambahkan pemerintah juga tengah mengantisipasi potensi dampak konflik global terhadap penyelenggaraan haji 2026 melalui langkah mitigasi bersama kementerian terkait.
“Kita berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah,”tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews
