FAJAR, MAKASSAR — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pelantikan kepengurusan di Hotel Claro Makassar, Senin (9/3/2026).
Namun, pelantikan tersebut justru menjadi sorotan karena tidak dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Itu disampaikan senior KNPI GM Trikora Usman Dg jarre
Menurutnya, ketidakhadiran orang nomor satu di Sulsel itu memunculkan berbagai spekulasi di kalangan aktivis kepemudaan.
Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan bahwa gubernur hanya berencana menghadiri pelantikan Ketua DPD KNPI Sulsel versi Vonny Ameliani Suardi.
“Apakah ini sinyal kuat bahwa dukungan gubernur lebih condong kepada kepengurusan KNPI yang dipimpin Vonny Ameliani Suardi,” kata Usman Dg Jarre.
Bahkan, sebagian kalangan menilai absennya gubernur menjadi indikator bahwa legitimasi pelantikan yang digelar hari ini masih dipertanyakan.
KNPI sendiri dikenal sebagai mitra strategis pemerintah dalam urusan kepemudaan. Sebagai organisasi yang sering disebut sebagai “organisasi plat merah”.
“Jelasnya, KNPI diharapkan mampu membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya dengan kepala daerah di tingkat provinsi,” bebernya.
Dalam sejarah organisasi tersebut di Sulawesi Selatan, hampir setiap pelantikan kepengurusan KNPI selalu dihadiri langsung oleh gubernur yang sedang menjabat.
Hal itu pernah terjadi pada masa kepemimpinan Imran Eka Saputra maupun Nurkanita Maruddani Kahfi, di mana gubernur hadir sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap gerakan kepemudaan.
Karena itu, absennya gubernur pada pelantikan kali ini memunculkan tanda tanya besar mengenai dinamika yang terjadi di tubuh KNPI Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, sumber yang berkembang menyebutkan bahwa sejak awal gubernur hanya mengetahui hasil musyawarah daerah KNPI yang digelar di Hotel Horizon Makassar yang menetapkan Vonny Ameliani Suardi sebagai formatur terpilih.
Sementara pelantikan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar hari ini dinilai sejumlah pihak terkesan berlangsung secara tergesa-gesa dan seolah dipaksakan.
“Sehingga tidak semua pihak mengetahui secara jelas proses maupun dasar pelaksanaannya,” katanya. (*)
