Bisnis.com, JAKARTA — Industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia mulai mempertimbangkan sumber alternatif bahan baku sulfur di tengah potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah akibat konflik geopolitik dan risiko penutupan jalur pelayaran strategis.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykal Hubeis mengatakan, produsen smelter dinilai masih memiliki opsi pasokan dari wilayah lain, termasuk negara-negara bekas Uni Soviet yang diketahui memiliki cadangan sulfur.
"Ya bekas negara-negara Uni Soviet dulu, seperti Turkmenistan dan daerah-daerah di sekitarnya situ, saya pikir mereka masih punya stok," kata Haykal kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).
Meski demikian, Haykal menilai akses logistik dari kawasan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait jalur distribusi dan dampak sanksi internasional terhadap negara-negara yang beririsan dengan Rusia.
Hal ini dapat memengaruhi kelancaran perdagangan sulfur jika industri Indonesia mencoba beralih ke sumber pasokan tersebut.
"Tapi kalau produsennya sih ada di sana sih saya tahu itu ada mereka mereka punya beberapa sulfur," terangnya.
Baca Juga
- Pasokan Sulfur Timur Tengah Terganggu, Smelter Nikel RI Rawan Boncos
- Pasokan Sulfur dari Timur Tengah Terancam, Industri Nikel RI Waspadai Risiko ke Hilirisasi
- Stok Sulfur Smelter HPAL RI Sisa 1 Bulan Saat Konflik Timur Tengah Memanas
Sulfur merupakan bahan penting dalam proses pengolahan mineral di smelter. Pada industri nikel maupun beberapa sektor lain, sulfur umumnya digunakan dalam proses produksi asam sulfat yang berperan dalam pemurnian logam dan pengolahan bijih mineral.
Selain itu, bahan kimia tersebut juga banyak dimanfaatkan dalam industri pupuk dan proses metalurgi lainnya yang membutuhkan reaksi kimia berbasis asam sulfat.
Di sisi lain, ketergantungan sebagian smelter pada pasokan sulfur dari Timur Tengah memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut merupakan salah satu produsen utama sulfur yang berasal dari proses pemurnian minyak dan gas.
Konflik yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah serta potensi gangguan pada jalur pelayaran seperti Selat Hormuz berisiko mengganggu distribusi bahan baku tersebut, terutama bagi smelter yang memiliki kontrak pasokan dari wilayah tersebut.
"Distribusinya pasti akan terganggu dan logistiknya pasti akan terganggu bagi siapa smelter yang memang sudah mengalami kerja sama dengan Timur Tengah pasti akan mengalami gangguan untuk supply," terangnya.
Haykal menuturkan bahwa smelter yang paling berpotensi terdampak dari gangguan pasokan tersebut umumnya berasal dari sektor nikel. Beberapa fasilitas pengolahan diketahui mulai menjalin kerja sama pasokan sulfur dari kawasan Timur Tengah dalam 2 hingga 3 tahun terakhir.
Namun demikian, tidak semua industri smelter di Indonesia bergantung pada pasokan dari kawasan tersebut sehingga dampaknya dinilai tidak akan merata ke seluruh sektor pengolahan mineral.
"Kalau ada problema konflik di Timur Tengah, memang ada beberapa area smelter, industri smelter yang memang ada terkena imbasnya karena mereka punya strong supply di Timur Tengah itu memang basic industri oil and gas di sana, termasuk sulfur ini sebagai hasil dari derivatif dari industri oil and gas di sana," terangnya.
Di dalam negeri, ketersediaan sulfur juga dinilai belum mampu menjadi solusi utama memenuhi kebutuhan smelter. Selain jumlahnya terbatas, spesifikasi sulfur lokal dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan teknis industri pengolahan mineral.
Dengan kondisi tersebut, pelaku industri menilai langkah paling realistis saat ini adalah mencari sumber pasokan alternatif di pasar global sambil menunggu perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Sulfur dalam negeri, itu pertama memang sedikit. Kedua spesifikasinya kelihatannya agak berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan smelter ini," pungkasnya.
