Mataram (ANTARA) - Pagi di banyak wilayah Indonesia sering dimulai dengan ritme yang hampir serupa. Dapur dinyalakan lebih awal, para orang tua bergegas menuju ladang, pasar, atau tempat kerja lainnya, sementara anak-anak bersiap pergi ke sekolah dengan perlengkapan yang kadang sederhana.
Di balik rutinitas yang tampak biasa itu, tersimpan harapan yang sama dari banyak keluarga, yakni suatu hari, kehidupan mereka akan lebih baik dan lingkar kemiskinan yang diwariskan turun-temurun bisa diputus.
Harapan itu hidup di banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah yang masih berjuang mengejar ketertinggalan pembangunan. Di tingkat nasional, berbagai program sosial terus diupayakan untuk menjawab tantangan tersebut, namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan itu menyentuh realitas masyarakat di daerah.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), harapan itu, kini kembali menemukan momentum baru, setelah pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi birokrasi, melainkan sinyal bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah ini mulai ditata dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.
NTB masih menghadapi tantangan besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 11,38 persen atau sekitar 637 ribu orang.
Angka tersebut memang menunjukkan penurunan dibanding periode sebelumnya, namun provinsi ini masih berada dalam daftar 12 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Di balik angka itu terdapat sekitar 106 desa yang masih masuk kategori kantong kemiskinan ekstrem, dengan hampir 114 ribu kepala keluarga berada dalam kondisi sangat rentan.
Karena itu, pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting. Ia menandai upaya menyatukan strategi agar berbagai program sosial tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam banyak kasus, kegagalan pengentasan kemiskinan bukan karena kurangnya program, melainkan karena lemahnya koordinasi.
Jika sinergi tersebut benar-benar berjalan, NTB berpeluang menjadi laboratorium kebijakan sosial yang menarik bagi Indonesia.
Data akurat
Salah satu titik penting dari pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah adalah penataan ulang sistem data bantuan sosial. Selama bertahun-tahun, persoalan data sering menjadi batu sandungan dalam program perlindungan sosial di Indonesia.
Di banyak daerah, masih ditemukan kasus masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima sebenarnya sudah tidak lagi berada dalam kategori miskin. Ketidaktepatan sasaran seperti ini membuat intervensi sosial kehilangan efektivitas.
Karena itu, pemerintah kini memperkuat sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional.
Langkah ini penting karena pengentasan kemiskinan modern tidak lagi dapat bergantung pada perkiraan administratif semata, tetapi harus berbasis data yang akurat, hingga tingkat rumah tangga.
Bagi NTB, kehadiran sistem data tunggal dapat menjadi fondasi baru bagi berbagai program daerah. Selama ini pemerintah provinsi telah mengembangkan pendekatan by name by address melalui program Desa Berdaya yang menyasar desa-desa dengan kemiskinan ekstrem.
Pendekatan tersebut relatif progresif karena tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi melakukan verifikasi kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.
Pendamping desa turun dari rumah ke rumah untuk memastikan akar persoalan yang dihadapi keluarga miskin, apakah terkait hunian, pendidikan, kesehatan, atau akses pekerjaan.
Langkah ini penting karena kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Ia hampir selalu muncul sebagai kombinasi dari berbagai keterbatasan yang saling berkaitan.
Ketika data sosial menjadi lebih presisi, maka kebijakan juga dapat dirancang lebih tajam. Program bantuan tidak lagi disalurkan secara umum, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap keluarga.
Desa berdaya
Jika data menjadi fondasi, maka pemberdayaan ekonomi adalah mesin penggeraknya. Dalam beberapa tahun terakhir, NTB mencoba keluar dari pola lama pengentasan kemiskinan yang terlalu bergantung pada bantuan sosial.
Melalui gerakan Desa Berdaya, pemerintah daerah berupaya mendorong transformasi ekonomi di desa-desa yang selama ini menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Program ini menargetkan 106 desa dengan implementasi bertahap mulai dari 40 desa pada tahun pertama.
Pendekatan yang digunakan dikenal sebagai model graduasi. Intinya sederhana, tetapi strategis, yaitu rumah tangga miskin terlebih dahulu dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dasar melalui perlindungan sosial, kemudian diberi dorongan ekonomi berupa aset atau modal usaha, disertai pendampingan intensif, hingga mereka benar-benar mandiri.
Dalam praktiknya, setiap keluarga miskin ekstrem memperoleh dukungan sekitar tujuh juta rupiah untuk mengembangkan usaha produktif, seperti ternak ayam petelur, budi daya sayuran, atau pengembangan greenhouse kecil.
Sementara di tingkat desa dialokasikan sekitar Rp500 juta untuk memperbaiki hambatan struktural, seperti jalan tani, rumah tidak layak huni, atau infrastruktur dasar.
Strategi ini menarik karena mencoba menggabungkan dua pendekatan yang sering dipisahkan dalam kebijakan sosial, yaitu perlindungan dan pemberdayaan.
Perlindungan sosial penting untuk memastikan keluarga miskin dapat bertahan dalam jangka pendek. Hanya saja, tanpa pemberdayaan ekonomi, bantuan tersebut hanya akan menjadi penyangga sementara.
Contoh konkret terlihat pada pengembangan usaha ayam petelur yang mulai didorong pemerintah daerah. Produksi telur di NTB meningkat dari sekitar 41 ribu ton pada 2023 menjadi lebih dari 49 ribu ton pada 2024.
Selain membuka peluang usaha bagi keluarga miskin, sektor ini juga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan protein dalam jumlah besar.
Artinya, pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan, tetapi juga melalui penciptaan rantai ekonomi baru yang melibatkan masyarakat desa.
Inovasi lain muncul dari pemanfaatan lahan tidur milik investor. Pemerintah daerah membuka skema agar masyarakat miskin dapat mengelola lahan yang belum digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan perlindungan hukum yang jelas.
Pendekatan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan aset yang sebelumnya tidak produktif.
Menata arah
Meski berbagai program telah disiapkan, tantangan terbesar tetap berada pada tahap implementasi. Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan sering kehilangan arah ketika memasuki fase pelaksanaan.
Salah satu risiko yang paling sering muncul adalah ego sektoral antarlembaga. Setiap instansi menjalankan program masing-masing, tanpa koordinasi yang memadai, sehingga dampaknya menjadi kecil.
Karena itu, gagasan menjadikan NTB sebagai percontohan nasional penanganan kemiskinan terpadu sebenarnya merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan secara serius.
Jika seluruh program sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan dapat diorkestrasi dalam satu peta jalan pembangunan, maka perubahan yang lebih struktural bisa terjadi.
Di sisi lain, pengentasan kemiskinan juga harus melihat dimensi jangka panjang. Pendidikan, kesehatan, dan kualitas lingkungan tetap menjadi faktor kunci yang menentukan masa depan generasi berikutnya.
Program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, misalnya, membuka peluang baru untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan berkualitas, mobilitas sosial menjadi lebih mungkin terjadi.
Meskipun demikian, pendidikan saja tidak cukup. Ekonomi desa harus terus diperkuat agar peluang kerja tersedia di sekitar tempat tinggal masyarakat.
Kemiskinan tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan. Ia membutuhkan kombinasi antara data yang akurat, program yang tepat sasaran, serta koordinasi yang kuat antarlembaga.
Pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah baru merupakan langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar sampai ke dapur-dapur kecil di desa yang selama ini menjadi wajah nyata kemiskinan.
Jika orkestrasi kebijakan itu berhasil, maka angka kemiskinan tidak sekadar turun dalam tabel statistik. Ia akan berubah menjadi cerita baru tentang desa-desa yang bangkit, keluarga yang mandiri, dan generasi muda yang tidak lagi mewarisi keterbatasan orang tuanya.
Di sanalah ukuran keberhasilan sesungguhnya dari setiap upaya pengentasan kemiskinan. Bukan sekadar menurunkan angka, tetapi membuka jalan agar kemiskinan tidak lagi menjadi takdir bagi masyarakat NTB.
Di balik rutinitas yang tampak biasa itu, tersimpan harapan yang sama dari banyak keluarga, yakni suatu hari, kehidupan mereka akan lebih baik dan lingkar kemiskinan yang diwariskan turun-temurun bisa diputus.
Harapan itu hidup di banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah yang masih berjuang mengejar ketertinggalan pembangunan. Di tingkat nasional, berbagai program sosial terus diupayakan untuk menjawab tantangan tersebut, namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan itu menyentuh realitas masyarakat di daerah.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), harapan itu, kini kembali menemukan momentum baru, setelah pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi birokrasi, melainkan sinyal bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah ini mulai ditata dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.
NTB masih menghadapi tantangan besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 11,38 persen atau sekitar 637 ribu orang.
Angka tersebut memang menunjukkan penurunan dibanding periode sebelumnya, namun provinsi ini masih berada dalam daftar 12 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Di balik angka itu terdapat sekitar 106 desa yang masih masuk kategori kantong kemiskinan ekstrem, dengan hampir 114 ribu kepala keluarga berada dalam kondisi sangat rentan.
Karena itu, pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting. Ia menandai upaya menyatukan strategi agar berbagai program sosial tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam banyak kasus, kegagalan pengentasan kemiskinan bukan karena kurangnya program, melainkan karena lemahnya koordinasi.
Jika sinergi tersebut benar-benar berjalan, NTB berpeluang menjadi laboratorium kebijakan sosial yang menarik bagi Indonesia.
Data akurat
Salah satu titik penting dari pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah adalah penataan ulang sistem data bantuan sosial. Selama bertahun-tahun, persoalan data sering menjadi batu sandungan dalam program perlindungan sosial di Indonesia.
Di banyak daerah, masih ditemukan kasus masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima sebenarnya sudah tidak lagi berada dalam kategori miskin. Ketidaktepatan sasaran seperti ini membuat intervensi sosial kehilangan efektivitas.
Karena itu, pemerintah kini memperkuat sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional.
Langkah ini penting karena pengentasan kemiskinan modern tidak lagi dapat bergantung pada perkiraan administratif semata, tetapi harus berbasis data yang akurat, hingga tingkat rumah tangga.
Bagi NTB, kehadiran sistem data tunggal dapat menjadi fondasi baru bagi berbagai program daerah. Selama ini pemerintah provinsi telah mengembangkan pendekatan by name by address melalui program Desa Berdaya yang menyasar desa-desa dengan kemiskinan ekstrem.
Pendekatan tersebut relatif progresif karena tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi melakukan verifikasi kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.
Pendamping desa turun dari rumah ke rumah untuk memastikan akar persoalan yang dihadapi keluarga miskin, apakah terkait hunian, pendidikan, kesehatan, atau akses pekerjaan.
Langkah ini penting karena kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Ia hampir selalu muncul sebagai kombinasi dari berbagai keterbatasan yang saling berkaitan.
Ketika data sosial menjadi lebih presisi, maka kebijakan juga dapat dirancang lebih tajam. Program bantuan tidak lagi disalurkan secara umum, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap keluarga.
Desa berdaya
Jika data menjadi fondasi, maka pemberdayaan ekonomi adalah mesin penggeraknya. Dalam beberapa tahun terakhir, NTB mencoba keluar dari pola lama pengentasan kemiskinan yang terlalu bergantung pada bantuan sosial.
Melalui gerakan Desa Berdaya, pemerintah daerah berupaya mendorong transformasi ekonomi di desa-desa yang selama ini menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Program ini menargetkan 106 desa dengan implementasi bertahap mulai dari 40 desa pada tahun pertama.
Pendekatan yang digunakan dikenal sebagai model graduasi. Intinya sederhana, tetapi strategis, yaitu rumah tangga miskin terlebih dahulu dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dasar melalui perlindungan sosial, kemudian diberi dorongan ekonomi berupa aset atau modal usaha, disertai pendampingan intensif, hingga mereka benar-benar mandiri.
Dalam praktiknya, setiap keluarga miskin ekstrem memperoleh dukungan sekitar tujuh juta rupiah untuk mengembangkan usaha produktif, seperti ternak ayam petelur, budi daya sayuran, atau pengembangan greenhouse kecil.
Sementara di tingkat desa dialokasikan sekitar Rp500 juta untuk memperbaiki hambatan struktural, seperti jalan tani, rumah tidak layak huni, atau infrastruktur dasar.
Strategi ini menarik karena mencoba menggabungkan dua pendekatan yang sering dipisahkan dalam kebijakan sosial, yaitu perlindungan dan pemberdayaan.
Perlindungan sosial penting untuk memastikan keluarga miskin dapat bertahan dalam jangka pendek. Hanya saja, tanpa pemberdayaan ekonomi, bantuan tersebut hanya akan menjadi penyangga sementara.
Contoh konkret terlihat pada pengembangan usaha ayam petelur yang mulai didorong pemerintah daerah. Produksi telur di NTB meningkat dari sekitar 41 ribu ton pada 2023 menjadi lebih dari 49 ribu ton pada 2024.
Selain membuka peluang usaha bagi keluarga miskin, sektor ini juga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan protein dalam jumlah besar.
Artinya, pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan, tetapi juga melalui penciptaan rantai ekonomi baru yang melibatkan masyarakat desa.
Inovasi lain muncul dari pemanfaatan lahan tidur milik investor. Pemerintah daerah membuka skema agar masyarakat miskin dapat mengelola lahan yang belum digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan perlindungan hukum yang jelas.
Pendekatan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan aset yang sebelumnya tidak produktif.
Menata arah
Meski berbagai program telah disiapkan, tantangan terbesar tetap berada pada tahap implementasi. Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan sering kehilangan arah ketika memasuki fase pelaksanaan.
Salah satu risiko yang paling sering muncul adalah ego sektoral antarlembaga. Setiap instansi menjalankan program masing-masing, tanpa koordinasi yang memadai, sehingga dampaknya menjadi kecil.
Karena itu, gagasan menjadikan NTB sebagai percontohan nasional penanganan kemiskinan terpadu sebenarnya merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan secara serius.
Jika seluruh program sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan dapat diorkestrasi dalam satu peta jalan pembangunan, maka perubahan yang lebih struktural bisa terjadi.
Di sisi lain, pengentasan kemiskinan juga harus melihat dimensi jangka panjang. Pendidikan, kesehatan, dan kualitas lingkungan tetap menjadi faktor kunci yang menentukan masa depan generasi berikutnya.
Program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, misalnya, membuka peluang baru untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan berkualitas, mobilitas sosial menjadi lebih mungkin terjadi.
Meskipun demikian, pendidikan saja tidak cukup. Ekonomi desa harus terus diperkuat agar peluang kerja tersedia di sekitar tempat tinggal masyarakat.
Kemiskinan tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan. Ia membutuhkan kombinasi antara data yang akurat, program yang tepat sasaran, serta koordinasi yang kuat antarlembaga.
Pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah baru merupakan langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar sampai ke dapur-dapur kecil di desa yang selama ini menjadi wajah nyata kemiskinan.
Jika orkestrasi kebijakan itu berhasil, maka angka kemiskinan tidak sekadar turun dalam tabel statistik. Ia akan berubah menjadi cerita baru tentang desa-desa yang bangkit, keluarga yang mandiri, dan generasi muda yang tidak lagi mewarisi keterbatasan orang tuanya.
Di sanalah ukuran keberhasilan sesungguhnya dari setiap upaya pengentasan kemiskinan. Bukan sekadar menurunkan angka, tetapi membuka jalan agar kemiskinan tidak lagi menjadi takdir bagi masyarakat NTB.
