JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sejumlah instruksi kepada kepala daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M.
Instruksi ini diberikan karena kepala daerah adalah pimpinan tertinggi di wilayahnya.
Para pejabat ini menjadi pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.
Instruksi pertama yang diberikan adalah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Baca juga: Mendagri Larang Kepala Daerah Pergi ke Luar Negeri Saat Libur Idul Fitri
Ia tidak ingin kepala daerah justru tidak berada di tempat di momen-momen tersebut, termasuk pergi umrah ke Tanah Suci mendekati Idul Fitri sehingga masyarakat kesulitan.
“Di saat puncak kegiatan masyarakat, masyarakat berlibur, kita jangan berlibur," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda pada Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H/Tahun 2026 yang digelar secara hybrid dari Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).
Tito mengingatkan, kepala daerah harus ada pada beberapa momentum paling vital menjelang dan saat Hari Raya Idul Fitri.
Hal ini juga selaras dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Baca juga: Ingatkan Kepala Daerah yang Umrah Jelang Idul Fitri, Mendagri: Masyarakat Libur, Kita Jangan!
"Kita justru puncak kegiatan membuat yakin masyarakat bisa melaksanakan rangkaian hari raya, dengan arus mudik, arus balik, dengan harga-harga yang terkendali, tempat wisata yang dijaga baik, dikelola baik,” ujar dia.
Ia menjelaskan, mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik perlu mendapat perhatian serius mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.
Dengan demikian, tradisi mudik setiap Lebaran menyebabkan lonjakan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Pasar Murah jika Harga Pangan Naik Jelang Lebaran
Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa Lebaran, di antaranya dengan menjaga keselamatan transportasi, mengantisipasi potensi keramaian di lokasi wisata, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya.
Selain itu, keamanan lingkungan juga perlu menjadi perhatian, terutama karena banyak rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik.
Pemerintah daerah perlu mengatur keamanan lingkungan serta pembentukan pos-pos siaga di jalur mudik dan arus balik.
“Hal lain tentunya adalah masyarakat yang meninggalkan tempat, pulang kampung, rumahnya kosong, perlu dijaga, perlu diatur. Ada yang mungkin menitipkan kendaraannya kepada tetangga, kepada RT. Kemudian juga ada yang pos-pos siaga harus dibuat di jalur-jalur arus mudik-arus balik,” kata Tito.
Baca juga: Ini Jadwal WFA ASN pada Masa Lebaran: 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026
Di sisi lain, ia memberikan fleksibilitas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan bekerja dari mana saja (Work from Anywhere) menjelang Idul Fitri.
Kebijakan ini juga berfungsi untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik.
WFA dapat diterapkan pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026, sesuai pengaturan masing-masing kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Itu harus diatur oleh kepala daerah masing-masing, kementerian/lembaga masing-masing. Artinya akan ada libur panjang dari tanggal 16 sampai 27 (Maret). Saya enggak mengatakan libur sebetulnya, tapi Working From Anywhere," kata Tito.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
