Ketua DPR RI Puan Maharani merespons beredarnya telegram rahasia (TR) yang menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berada dalam status siaga 1.
Instruksi tersebut disebut berkaitan dengan antisipasi perkembangan situasi dalam negeri imbas konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Puan mengatakan, DPR akan meminta penjelasan kepada TNI melalui komisi terkait.
"Ya terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut," kata Puan di Gedung DPR, Selasa (10/3).
Komisi I DPR merupakan mitra kerja TNI bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Menurut Puan, aparat keamanan termasuk TNI memang harus selalu berada dalam kondisi siap siaga. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan terkait alasan dikeluarkannya instruksi tersebut.
"Dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga," ucap Puan.
"Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait," tutur dia.
Penjelasan TNISebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengonfirmasi beredarnya telegram tersebut.
"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara," kata Aulia saat dikonfirmasi, Minggu (8/3).
Ia menegaskan TNI bertugas secara profesional dan responsif dengan terus memelihara kemampuan serta kekuatan agar selalu siap operasional.
Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut penting untuk mengantisipasi perkembangan situasi strategis baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.
"Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin," ucap Aulia.
Isi Telegram Siaga 1Telegram bernomor TR/283/2026 tertanggal 1 Maret 2026 itu ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam surat tersebut terdapat sejumlah instruksi kesiapsiagaan.
Beberapa di antaranya:
Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di objek vital strategis seperti pusat ekonomi, bandara, pelabuhan, stasiun kereta, terminal, hingga fasilitas Perusahaan Listrik Negara.
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melakukan deteksi dini dan pengamatan udara secara berkala selama 24 jam.
Badan Intelijen Strategis (BAIS) memerintahkan atase pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi serta menyiapkan rencana evakuasi WNI bila diperlukan.
Kodam Jaya diminta melakukan patroli di objek vital dan kedutaan asing guna menjaga kondusivitas wilayah DKI Jakarta.
Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini di objek vital strategis dan kawasan kedutaan.
Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan siaga di satuan masing-masing.
Setiap perkembangan situasi harus dilaporkan kepada Panglima TNI.
