Puan Maharani Ketua DPR RI membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam pidato pembukaannya, Puan turut menyinggung situasi geopolitik global yang memanas, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat dengan Iran.
Kata Puan, ketegangan geopolitik dunia saat ini diwarnai penggunaan kekuatan militer dalam hubungan antarnegara.
“Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di satu sisi serta Iran di sisi lain menunjukkan dinamika hubungan internasional yang sarat dengan kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global,” kata Puan.
Ia menilai eskalasi konflik tersebut mencerminkan kecenderungan penggunaan kekuatan militer yang mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Menurutnya, kondisi tersebut juga menunjukkan lemahnya sistem keamanan global dalam menjaga keseimbangan kepentingan antarnegara.
“Penggunaan kekuatan militer ini menunjukkan adanya dominasi negara tertentu terhadap negara lain serta mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas,” jelasnya.
Puan menegaskan konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi tata kelola global ke depan.
“Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan hukum internasional dan peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, serta stabilitas dunia,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Puan juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026.
“Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini,” ucapnya.
Puan menegaskan DPR RI mendukung berbagai upaya diplomasi untuk meredakan konflik dan mendorong semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin memburuk.
“Kami mendorong semua pihak untuk mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dan diplomasi,” tuturnya.
DPR RI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional serta melindungi masyarakat sipil di tengah konflik yang berlangsung.
“PBB harus segera bertindak untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan masyarakat sipil, serta menjaga perdamaian dan stabilitas global,” tegas Puan.
Di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, DPR RI juga akan memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama antarparlemen, termasuk menerima delegasi dari negara-negara sahabat.
Selain itu, Indonesia akan memanfaatkan forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus 2026 yang rencananya digelar di Indonesia pada Juli mendatang sebagai momentum memperkuat solidaritas kawasan.
“AIPA Caucus 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia dalam mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” kata Puan.
Ia menegaskan DPR RI akan terus mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas dan aktif, demi mendorong terciptanya perdamaian dunia dan tata global yang lebih adil.(faz/ham)
