Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah.
Terbaru, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bengkulu.
Advertisement
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk mencari akar persoalan, apakah benar karena biaya politik yang sangat tinggi.
“Soal OTT kepala daerah, kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal, atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2026).
Selain itu, Puan menilai perlu peningkatan pemahaman akuntabilitas agar para kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan secara transparan.
“Juga bagaimana kemudian memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting. Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” ujarnya.
“Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.
