Kejagung Geledah Kantor Ombudsman RI dan Rumah Anggota Terkait Kasus Minyak Goreng

matamata.com
6 jam lalu
Cover Berita

Matamata.com - Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan di kantor Ombudsman RI serta kediaman anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, pada Senin (9/3/2026).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi bahwa penggeledahan di rumah Yeka Hendra dilakukan di wilayah Cibubur.

"Ada dokumen serta barang bukti elektronik yang disita," kata Syarief di Jakarta, Selasa (10/3).

Dugaan Perintangan Penyidikan Minyak Goreng Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa tindakan hukum ini berkaitan dengan dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng.

Kasus ini menyeret terpidana advokat Marcella Santoso serta tiga korporasi raksasa: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Ombudsman RI diduga memberikan rekomendasi yang digunakan untuk memperkuat gugatan perdata ketiga korporasi tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Rekam Jejak Suap Marcella Santoso Marcella Santoso sendiri sebelumnya telah terbukti menyuap hakim untuk mengondisikan putusan lepas dalam perkara korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada 2025.

Dalam persidangan, Marcella terbukti menyetorkan suap senilai 4 juta dolar AS (setara Rp60 miliar) kepada hakim dan melakukan TPPU senilai 2 juta dolar AS. Aksi ini dilakukan bersama advokat Ariyanto dan melibatkan oknum panitera sebagai perantara.

Uang suap tersebut diduga mengalir kepada Muhammad Arif Nuryanta (saat itu Wakil Ketua PN Jakarta Pusat) dan tiga hakim anggota majelis persidangan, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Tujuannya adalah memuluskan putusan bebas bagi ketiga korporasi tersebut dalam kasus CPO.

Kini, Kejagung tengah mendalami sejauh mana peran rekomendasi dari pihak Ombudsman RI dalam skema perintangan keadilan (obstruction of justice) tersebut. (Antara)

Baca Juga
  • Formal: Jusuf Kalla: Masjid Harus Menjadi Pusat Peradaban dan Kemajuan Ekonomi Umat


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
RUN System (RUNS) Ditunjuk Jadi Mitra Sistem Digitalisasi Koperasi Merah Putih
• 17 jam laluidxchannel.com
thumb
Nggak Perlu Jasa Fotografer, Ini 9 Ide Foto Keluarga saat Lebaran 2026 yang Instagrammable!
• 8 menit lalugrid.id
thumb
Israel Targetkan Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei
• 11 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp3.047.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya!
• 11 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Turun 1,5%, Kilau Harga Emas Dunia Masih Memudar
• 11 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.