MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Selasa (10/3) baru mencapai Rp11 triliun. Angka ini masih sekitar 20% dari total pagu anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp55 triliun.
Purbaya menegaskan, tersendatnya aliran dana ke kantong para abdi negara bukan disebabkan oleh masalah ketersediaan kas negara. Ia justru mengindikasikan bahwa bola panas saat ini ada di tangan instansi atau satuan kerja (satker) yang belum mengajukan proses pencairan.
Kendala di Level Instansi"Sudah (disiapkan). Ada yang belum mengajukan mungkin. Tapi kalau semuanya sudah lengkap, harusnya sudah tidak ada kendala. Kecuali bagian ASN itu belum minta ke kita, kan mesti diminta," ujar Purbaya dilansir dari Antara, Selasa (10/3).
Baca juga : Purbaya: Pencairan THR untuk ASN Rampung Pekan Depan
Ia menjamin ketersediaan likuiditas untuk memenuhi hak ASN, TNI, Polri, hingga pensiunan tepat waktu. "Bukan uangnya tidak ada ya. Kadang-kadang kantornya (instansi) yang belum minta ke kita," tegas Menkeu.
Kenaikan Anggaran dan Komponen 100 PersenSebagai informasi, alokasi THR 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 10% dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp49 triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya merinci sebaran anggaran Rp55 triliun tersebut sebagai berikut:
Penerima THR Jumlah Personel Alokasi Anggaran ASN Pusat & TNI/Polri 2,4 Juta Rp22,2 Triliun ASN Daerah 4,3 Juta Rp20,2 Triliun Pensiunan 3,8 Juta Rp12,7 TriliunBerbeda dengan skema tahun-tahun pandemi, komponen THR 2026 dibayarkan penuh 100%, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja (tukin) sesuai ketentuan yang berlaku.
Pencairan dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 dan ditargetkan tuntas paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Pemerintah juga menegaskan bahwa THR berbeda dengan Gaji ke-13 yang dijadwalkan cair pada Juni mendatang. (Z-10)
