Pemerintah tengah menyiapkan payung aturan untuk program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW -- program yang akan digarap koperasi desa merah putih.
“Sekarang sedang dilakukan persiapan untuk penyusunan regulasinya,” kata Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris Yahya, dalam sambutannya dalam acara Green Energy Transition Indonesia Day, di Jakarta, Selasa (10/3).
Semula, pemerintah berencana memandatkan pembangunan 80 GW PLTS desa -- 1 megawatt per desa di 80 ribu desa -- dan 20 GW PLTS kabupaten/kota. Namun terkini, pemerintah memutuskan pembangunan 13 GW dulu di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur distribusi listrik.
Menurut Harris, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu akan ikut berperan mempercepat implementasi program ini. "Itu semua dilakukan untuk bisa meningkatkan akses listrik, juga untuk mengurangi impor serta mengurangi emisi gas rumah kaca,” ucap dia.
Harris menjelaskan, rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99 persen. Namun, menyediakan akses listrik untuk satu persen sisanya bukan pekerjaan mudah. Angka tersebut mewakili 10 ribu titik di Indonesia yang masih belum teraliri listrik sama sekali. Program PLTS 100 GW termasuk dalam upaya peningkatan rasio elektrifikasi tersebut.
Untuk mendukung pembangunan PLTS, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani melaporkan bahwa pihaknya telah menerima investasi senilai US$1,4 miliar untuk membangun pabrik panel surya dengan kapasitas produksi 50 megawatt. “Ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026,” ujar Roslan, dikutip dari akun Instagram pribadinya.
Sedangkan skema pendanaan proyek PLTS, menurut dia, akan melibatkan mitra dalam negeri dan mitra swasta internasional yang memiliki teknologi panel surya atau baterai.
