Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, angkat bicara terkait diterbitkannya telegram rahasia yang menginstruksikan TNI untuk berada dalam status siaga 1.
Menurut Agus, penetapan status siaga 1 ini merupakan hal yang lumrah di dunia militer.
"Siaga 1 itu kan istilah di militer yang biasa dilakukan oleh militer," kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/2).
Agus mengaku juga sudah memberlakukan status siaga 1 ini pada Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB).
"Saya sudah memberlakukan siaga 1 namanya di satuan-satuan itu PRCPB, Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam. Jadi tiap Kodam itu ada 1 batalyon untuk siaga 1 apabila di wilayahnya ada bencana alam," jelas Agus.
Agus tak merinci ketika disinggung soal status siaga 1 itu buntut adanya perang di wilayah Timur Tengah.
"Itu hal yang biasalah siaga 1," ucap dia.
Soal banyaknya kendaraan taktis (rantis) yang konvoi di Jakarta, Agus menjelaskan, ini dilakukan dalam rangka menguji kesiapan prajurit.
"Misalkan dari di wilayah-wilayah itu ke wilayah Jakarta itu berapa menit kita hitung, bila terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan," papar Agus.
Isi Telegram Siaga 1Telegram bernomor TR/283/2026 tertanggal 1 Maret 2026 itu ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam surat tersebut terdapat sejumlah instruksi kesiapsiagaan.
Beberapa di antaranya:
1. Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di objek vital strategis seperti pusat ekonomi, bandara, pelabuhan, stasiun kereta, terminal, hingga fasilitas Perusahaan Listrik Negara.
2. Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melakukan deteksi dini dan pengamatan udara secara berkala selama 24 jam.
3. Badan Intelijen Strategis (BAIS) memerintahkan atase pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi serta menyiapkan rencana evakuasi WNI bila diperlukan.
4. Kodam Jaya diminta melakukan patroli di objek vital dan kedutaan asing guna menjaga kondusivitas wilayah DKI Jakarta.
5. Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini di objek vital strategis dan kawasan kedutaan.
6. Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan siaga di satuan masing-masing.
7. Setiap perkembangan situasi harus dilaporkan kepada Panglima TNI.
