Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha mulai mencermati potensi dampak dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran yang dapat memicu tekanan pada harga energi, inflasi pangan, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah.
“Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut,” kata Sanny kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, kekhawatiran utama pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas serta potensi kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, lanjut dia, ketidakpastian geopolitik dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya pengiriman global.
Sanny menambahkan, bagi Indonesia yang masih berstatus net importer minyak, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi serta menekan ruang fiskal pemerintah apabila harga energi global melampaui asumsi dalam APBN.
Di samping sektor energi, dunia usaha juga mencermati potensi rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi berisiko meningkatkan biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan yang pada akhirnya dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama apabila dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar.
“Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan,” imbuhnya.
Dari sisi fiskal, Apindo menilai lonjakan harga energi juga berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah.
Untuk itu, Sanny menilai pengelolaan risiko fiskal harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit maupun pembiayaan utang negara.
Di sisi eksternal, sambung dia, meningkatnya sentimen risk-off global juga dapat memicu volatilitas nilai tukar. Sebab, pelemahan rupiah berpotensi memperbesar biaya impor energi dan pangan sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi krusial untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Dalam jangka pendek, Sanny menyampaikan bahwa pelaku usaha mulai menyiapkan langkah mitigasi risiko yang bersifat adaptif, yakni melalui penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, penguatan manajemen risiko termasuk pengelolaan eksposur valuta asing, hingga diversifikasi sumber pasokan.
“Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Apindo juga mendorong pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan serta distribusi logistik strategis, dan memastikan kebijakan fiskal maupun moneter tetap disiplin.
Di sisi lain, Sanny menyebut Indonesia juga tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.
