Pantau - Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia meningkatkan dukungan terhadap Komando Daerah Militer II/Sriwijaya guna memperkuat pengawasan wilayah pesisir di Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Permintaan tersebut disampaikan Nico saat agenda pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (9/3/2026).
Menurut Nico, penguatan dukungan dari pemerintah diperlukan karena wilayah pesisir di kawasan tersebut dinilai memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai kegiatan ilegal.
Ia mengatakan, "Kementerian Pertahanan harus memberikan dukungan kepada Kodam II/Sriwijaya, baik dari segi alutsista maupun alat deteksi untuk mengawasi pelabuhan-pelabuhan dan mencegah kegiatan ilegal di sepanjang pesisir wilayah tersebut,".
Dorong Penambahan Radar dan Penguatan Pengawasan LautNico menjelaskan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya berupa penambahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Ia menekankan pentingnya penambahan perangkat deteksi seperti radar untuk memperkuat pemantauan aktivitas di pelabuhan dan wilayah perairan sekitar.
Menurutnya, kawasan pesisir tersebut tergolong sensitif sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Selain pengamanan di darat melalui pembangunan pos-pos penjagaan, ia menilai pengawasan di wilayah laut juga harus ditingkatkan untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal sejak dini.
Nico juga menyoroti bahwa sistem pengawasan radar saat ini masih mengandalkan fasilitas yang berada di Tanjung Pinang dan Batam.
Ia menilai fasilitas tersebut belum cukup untuk mengawasi seluruh wilayah yang dianggap rawan.
DPR Pantau Dampak Konflik Timur Tengah terhadap WNI dan EkonomiDi sisi lain, Komisi I DPR RI juga memantau dampak konflik global yang terjadi di kawasan Timur Tengah terhadap keselamatan warga negara Indonesia.
Nico menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia di wilayah konflik.
Ia mengatakan, "Kami sudah meminta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melakukan pengamanan secara ketat dan melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang berada di daerah konflik.".
Ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia merupakan prioritas utama pemerintah ketika terjadi konflik internasional.
Nico juga menyatakan Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai penengah dalam upaya penyelesaian konflik internasional.
Selain isu keamanan, ia mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia.
Menurutnya, dampak tersebut terutama berkaitan dengan pasokan energi serta kenaikan harga minyak dunia.
Ia menegaskan, "Setiap kenaikan 10 dolar harga minyak dunia dapat menambah beban subsidi hingga puluhan triliun rupiah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,".
