Friderica Widyasari Dewi menjalani fit and proper test calon Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Komisi XI DPR, Rabu (11/3).
Perempuan yang akrab disapa Kiki itu memaparkan sejumlah langkah dan prioritas yang akan diusung jika terpilih menjadi komisioner OJK dalam menghadapi berbagai tantangan sektor jasa keuangan, baik domestik maupun global. Ia menyiapkan delapan kebijakan prioritas sebagai strategi penguatan sektor jasa keuangan.
“Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” kata Kiki dalam Fit and Proper Test Anggota DK OJK bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3).
Kiki memaparkan delapan kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan agar lebih kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi, mempercepat pendalaman pasar, meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan internal OJK, serta memperteguh sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kiki menegaskan stabilitas sistem keuangan akan dijadikan sebagai jangkar utama kebijakan OJK ke depan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk dalam pertukaran data, koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis, serta penguatan sistem peringatan dini.
“OJK juga akan terus memperkuat struktur permodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan juga keamanan siber itu sendiri,” tutur Kiki.
Kiki menekankan pentingnya pemulihan kepercayaan publik, khususnya di sektor pasar modal. Menurutnya, langkah tersebut akan ditempuh melalui penguatan integritas, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas. Reformasi pasar modal, termasuk reformasi integritas pasar modal, juga akan dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Selain itu, tentu saja penguatan tata kelola dan integritas industri keuangan, juga penegakan hukum menjadi langkah penting yang harus terus kita perkuat,” ujar Kiki.
Di sisi lain, Kiki memastikan sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Hal itu dilakukan untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan UMKM, program pembangunan tiga juta rumah, ketahanan pangan dan energi, serta Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Intinya adalah bagaimana fungsi intermediasi tersebut, sektor jasa keuangan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sekaligus menjadi enabler pembangunan nasional kita,” ungkap Kiki.
Untuk memastikan kontribusi tersebut berjalan optimal, Kiki akan memperkuat pengawasan terintegrasi, termasuk terhadap industri jasa keuangan digital dengan berpegang pada prinsip 'Same activity, same risk, and same regulation'.
Pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, produk hybrid, serta aktivitas lintas sektor juga akan diperkuat, disertai dengan pengawasan berbasis risiko dan penguatan pengaturan terkait risiko teknologi informasi, serta keamanan siber.
“Upaya ini dilakukan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata sebagai perlindungan yang pertama dan utama kepada masyarakat, pengawasan market conduct agar perilaku pelaku usaha jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah influencer, tetap sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat,” jelas Kiki.
Terakhir, Kiki menegaskan sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, memulihkan kepercayaan publik, serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
“Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung visi Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Kiki.
Selain Kiki, terdapat sembilan kandidat lain yang mengikuti fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK di Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (11/3).
Daftar calon lainnya:
Agus Sugiarto
Hernawan Bekti Sasongko
Ary Zulfikar
Hasan Fawzi
Darmansyah
Dicky Kartikoyono
Danu Febrianto
Adi Budiarso
Anton Daryono
