Mahasiswa Kecewa dengan Respons Dedi Mulyadi soal Banjir Bekasi, Singgung Konten Instagram

kompas.com
5 jam lalu
Cover Berita

BEKASI, KOMPAS.com – Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyatna kecewa terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menanggapi aksi mahasiswa saat momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (10/3/2026).

Rafi menilai, respons Dedi tidak menjawab persoalan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.

“Beliau langsung pergi meninggalkan massa aksi. Tapi langsung menyebar konten yang menurut kami mem-framing aksi yang kami lakukan,” ujar Rafi saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (11/3/2026).

Rafi menjelaskan, dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bekasi, terutama terkait penanganan banjir.

Ia juga menyoroti pembangunan polder di sejumlah kecamatan yang sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu solusi penanggulangan banjir.

Namun, menurutnya, banjir masih terjadi secara masif di sejumlah wilayah, termasuk di daerah yang berada di sekitar fasilitas tersebut.

Baca juga: Ada Apa dengan Suderajat, Pedagang Es Gabus yang Disebut Bohong ke Dedi Mulyadi?

“Hal ini kami duga terjadi karena pemerintah kurang mengkaji terkait bagaimana polder ini berfungsi secara maksimal,” kata dia.

Mahasiswa juga menuntut normalisasi aliran sungai yang dinilai belum merata di Kota Bekasi. Rafi menyebut masih terdapat bangunan komersial yang berdiri di bantaran sungai dan dinilai mengganggu aliran air.

“Hari ini kami masih menemui beberapa titik bangunan komersial yang masih berdiri dan mengganggu aliran sungai,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja anggota DPRD Kota Bekasi terkait penyertaan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rafi menyebut nilai penyertaan modal tersebut mencapai sekitar Rp 48 miliar dan diduga belum memiliki dasar peraturan daerah (Perda), sebagaimana tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.

“Dalam hal ini juga kami melihat tidak terjadinya asas-asas umum pemerintahan yang berpotensi menimbulkan dugaan korupsi secara massal di Kota Bekasi,” kata dia.

Rafi mengatakan, mahasiswa sempat berupaya menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada Dedi Mulyadi. Namun, percakapan yang terjadi disebut hanya berlangsung singkat sebelum gubernur meninggalkan lokasi.

“Dia hanya menyampaikan bahwa ‘iya akan ditindaklanjuti’. Tentu kami selaku massa aksi itu kecewa,” ujar Rafi.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Ia menambahkan, mahasiswa sebenarnya tidak mengetahui bahwa Dedi Mulyadi menghadiri rapat paripurna tersebut.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU APBN ke MK, Soroti Anggaran MBG
• 19 jam lalukatadata.co.id
thumb
Ratas di Istana Merdeka, Bahas Stabilitas Pangan dan Kesiapan Lebaran
• 19 jam lalutvrinews.com
thumb
Menjajal Tol Japek II Selatan, Jalur Alternatif Mudik Lebaran 2026
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Andalkan BRImo dan QRIS, BRI Tetap Siapkan Uang Tunai Rp25 Triliun untuk Lebaran 2026
• 9 jam lalutvonenews.com
thumb
Kasus Tambang Emas Ilegal di Lampung: 14 Tersangka, Omzet Rp 73 M per bulan
• 16 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.