Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja APBN 2026 sampai dengan 28 Februari membukukan penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau tumbuh 10,4% (yoy) dibandingkan Februari 2025.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026). Secara keseluruhan, penerimaan negara total mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 11,4% (yoy).
Realisasi pajak Februari lalu itu lebih tinggi dari periode Februari tahun lalu yang hanya mencatatkan penerimaan sebesar Rp188 triliun.
"Di dalamnya [penerimaan negara] penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun dengan pertumbuhan yang sangat kuat yaitu 30,4%," ujarnya di Aula Mezzanine, Gedung Juanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul sampai akhir Februari lalu sebesar Rp44,9 triliun. Namun, pertumbuhannya terkontraksi hingga 14,7% dibandingkan Februari 2025 yaitu Rp52,6 triliun. Purbaya menyebut ini utamanya dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas.
"Tetapi informasi terakhir sudah tumbuh lagi year-on-year untuk cukai tumbuh 7% [Maret 2026]," terangnya.
Baca Juga
- Defisit APBN Tembus Rp135,7 Triliun Pada Februari 2026, Naik 342,4%!
- Harga Minyak & Rupiah Sempat Jauhi Fundamenal, Rasionalisasi Belanja atau APBN-P?
- Kemenkeu Disarankan Dahulukan Rasionalisasi APBN Tangkis Efek Perang Iran
Adapun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terealisasi sebesar Rp68 triliun atau terkontraksi 11,4% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu Rp76,7 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan penerimaan negara pada APBN 2026 mencapai Rp3.153,6 triliun. Penerimaan ini didukung utamanya oleh penerimaan perpajakan yakni Rp2.693,7 triliun.
Kontributor terbesar adalah penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun yang tumbuh Rp440,1 triliun dari realisasi akhir 2025 lalu yakni Rp1.917,6 triliun.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar Rp336 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun.
