Pantau - Perserikatan Solidaritas Perempuan menilai perempuan masih menjadi pihak yang paling terdampak dari pembangunan yang berlandaskan sistem patriarki yang memicu berbagai krisis multidimensi.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu saat menanggapi peringatan Hari Perempuan Sedunia 2026.
Armayanti Sanusi menyatakan perempuan akar rumput terus menghadapi berbagai kebijakan ekonomi dan politik global yang dinilai memperkuat paradigma pembangunan patriarkal.
"Perempuan akar rumput terus diperhadapkan pada kebijakan dan sistem ekonomi politik global yang berlandaskan neoliberalisme dan diterjemahkan melalui paradigma pembangunan patriarkal, yang secara sistematis meminggirkan kehidupan perempuan dari akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam hingga ruang pengambilan keputusan," katanya.
Ia menilai perempuan akar rumput menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dalam berbagai kebijakan pembangunan.
Menurutnya kebijakan ekonomi dan politik global yang berlandaskan neoliberalisme memperkuat paradigma pembangunan patriarkal yang menyebabkan perempuan kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam serta terbatasnya ruang dalam pengambilan keputusan.
Armayanti juga menilai beberapa kebijakan nasional berpotensi meningkatkan kerentanan perempuan.
Ia menyebut Undang-Undang Cipta Kerja serta berbagai kebijakan dan perjanjian ekonomi dapat memperburuk situasi perempuan.
"Perempuan didorong masuk ke dalam sistem kerja upah murah, kehilangan sumber-sumber penghidupan, serta terus menanggung beban kerja reproduktif yang tidak diakui oleh negara," ujarnya.
Armayanti menegaskan negara seharusnya memprioritaskan pengakuan dan perlindungan terhadap kerja perawatan.
Perlindungan tersebut mencakup pekerja migran perempuan dan pekerja domestik lainnya.
Selain itu negara juga dinilai perlu melindungi ruang hidup perempuan seperti sumber pangan, sumber air, wilayah pesisir dan kelautan, serta pengetahuan lokal yang diwariskan antar generasi.
Solidaritas Perempuan juga menilai kedaulatan perempuan masih sering diabaikan dalam berbagai kebijakan internasional Indonesia.
Beberapa kebijakan yang disoroti antara lain penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade antara Amerika Serikat dan Indonesia serta Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership.
Perjanjian tersebut selama ini diklaim sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ketahanan pangan.
Namun Solidaritas Perempuan menilai masyarakat termasuk perempuan justru sering menanggung dampak berlapis dari kebijakan tersebut.
"Namun di balik narasi tersebut, masyarakat termasuk perempuan sering kali menanggung dampak yang berlapis hingga kehilangan kedaulatannya," kata Armayanti.
