FAJAR, JAKARTA — Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menjadi bahan refleksi bersama.
Sarmuji mengatakan, berbagai pihak harus mencari akar persoalan dari fenomena tersebut, mengingat praktik korupsi di tingkat kepala daerah masih kerap terjadi.
“OTT banyak ini, kita harus refleksi, kenapa praktik korupsi masih sering terjadi,” kata Sarmuji, Rabu (11/3).
Menurutnya, salah satu faktor yang patut dikaji adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
“Barangkali politik kita terlalu mahal,” ujarnya.
Ia menilai, biaya Pilkada yang tinggi membawa berbagai konsekuensi, termasuk terhadap tata kelola pemerintahan setelah kandidat terpilih.
Karena itu, Sarmuji menegaskan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan melalui OTT, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan yang memicu praktik rasuah tersebut.
“OTT diperlukan kalau ada orang yang nakal. Tetapi kita harus mencari sumber masalahnya, tidak hanya memadamkan gejala, tetapi juga apinya,” jelasnya.
Diketahui, sepanjang 2026 ini KPK telah melakukan OTT terhadap sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Pati, Wali Kota Madiun, Bupati Pekalongan, dan terbaru Bupati Rejang Lebong.
Fenomena tersebut kembali memicu perdebatan mengenai tingginya biaya politik dalam Pilkada yang dinilai dapat mendorong praktik korupsi di daerah.
