Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menyebut, konflik di kawasan Timur Tengah hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Eskalasi konflik di kawasan itu juga berdampak pada stabilitas keamanan regional serta aktivitas penerbangan internasional. Sejumlah negara bahkan telah menutup ruang udara, khususnya pada jalur penerbangan yang selama ini menjadi lintasan utama menuju kawasan Teluk.
Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/3), pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
"Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi," kata dia.
Rute Penerbangan Dialihkan Hindari Zona KonflikDalam skenario tersebut, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan mitigasi jalur udara menuju Arab Saudi dengan mengalihkan rute penerbangan menjauhi wilayah konflik.
Sejumlah wilayah yang dihindari antara lain Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
"Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya," kata dia.
Namun pengalihan rute ini berpotensi memperpanjang waktu tempuh penerbangan.
"Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran," ucap Gus Irfan.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan perubahan slot waktu penerbangan agar jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah tetap berjalan sesuai rencana.
"Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan," kata dia.
Risiko Biaya Tambahan dan Asuransi PerangKementerian Haji dan Umrah juga akan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jalur penerbangan bagi jemaah Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan penambahan komponen war risk premium atau premi risiko perang dalam anggaran haji.
"Premi asuransi khusus berupa kemungkinan penambahan komponen war risk premium, premi risiko perang pada anggaran haji untuk menjamin perlindungan jemaah saat penyelenggaraan ibadah haji. Tindakan ini dapat berdampak peningkatan biaya haji karena harus membiayai jaminan risiko atas keselamatan jiwa akibat peperangan," kata Gus Irfan.
Opsi Pembatalan Jika Konflik MemburukGus Irfan menuturkan terdapat pula kemungkinan Arab Saudi tetap menyelenggarakan ibadah haji, namun Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah jika eskalasi konflik semakin memburuk.
Menurutnya, keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
"Terhadap skenario ini tentu perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain masyarir yang dapat digunakan tidak hangus yang batal digunakan tidak hangus melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti. Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja sehingga kami juga selalu mengantisipasinya," kata dia.
Opsi Refund atau Reinvestasi Dana HajiSelain itu, pemerintah juga menyiapkan opsi bagi jemaah jika keberangkatan haji harus ditunda.
Kemenhaj membuka kemungkinan refund atau reinvestment bagi jemaah. Melalui skema tersebut, jemaah dapat menarik kembali biaya pelunasan Bipih tanpa kehilangan kesempatan berangkat pada tahun berikutnya.
Alternatif lain adalah tetap menyimpan dana setoran pelunasan dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu.
