Dicky Kartikoyono menjelaskan optimalisasi penyaluran kredit dan penguatan pembiayaan dari pasar modal menjadi langkah penting. Hal itu disampaikan Dicky saat menjalani fit and proper test calon anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) bersama Komisi XI DPR.
Menurut Dicky, penyaluran kredit harus didukung oleh keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan.
“Kami menawarkan sinergi kolaborasi Pentahelix. Yang pertama, tentu BI dan OJK harus melakukan honest brokering. Kami menyebutnya honest brokering adalah kita duduk bersama, melakukan pembahasan debottlenecking,” kata Dicky di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3).
Ia menjelaskan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta melalui skema public-private partnership dinilai penting untuk mendukung proyek pembangunan, termasuk dengan mengundang partisipasi investor asing yang dapat membawa modal, teknologi, serta sumber pendanaan dari luar negeri.
Dalam hal ini, Dicky menilai perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek tersebut, sementara parlemen diharapkan memberikan payung kebijakan yang jelas untuk mendukung kolaborasi tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan peran UMKM sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembiayaan UMKM perlu didorong melalui skema sekuritisasi.
“Selebihnya bisa di sekuritisasi, dijual kepada bank-bank yang korporat. Korporasi atau bank-bank yang berorientasi pada wholesale. Ini menjadi sangat penting,” sebut Dicky.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan UMKM secara lebih terstruktur, tidak hanya pada level individu usaha, tetapi juga melalui pengembangan ekosistem ekonomi yang lebih luas.
Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat sektor keuangan, ia menyebut terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah menjadikan pasar modal sebagai prioritas utama dengan memastikan pemenuhan berbagai indikator yang menjadi standar penilaian global, termasuk standar yang digunakan oleh MSCI.
“Seluruh regulasi yang katakan mendorong upaya untuk pembangunan dari standar-standar MSCI ini kita harus penuhi. Floating kita tingkatkan ke 15 persen, ultimate dari beneficiary owner kita harus transparankan. Ini semuanya tentu harus kita lakukan melalui pengaturan,” kata Dicky.
Terakhir, Dicky menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dan infrastruktur data dalam pengawasan sektor keuangan yang semakin terintegrasi.
Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan data yang memadai dan sistem yang mampu memproses informasi secara real time. Hal ini menjadi semakin penting seiring berkembangnya teknologi finansial, termasuk kripto, blockchain, serta berbagai inovasi digital lainnya.
Oleh karena itu. ia menilai perlindungan konsumen dan peningkatan literasi keuangan juga menjadi kunci dalam penguatan sektor keuangan. Ia mengusulkan agar setiap pelaku industri keuangan memiliki sarana komunikasi di media sosial untuk menyampaikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.
“Setiap pelaku di industri keuangan, every single player in industry harus membuat satu alat komunikasi di sosial media mengenai literasi. Kalau ada 1.500 pelaku industri keuangan, berarti ada 1.500 tampannya di sosial media untuk literasi,” sebut Dicky.
Ia juga menambahkan penegakan hukum yang kuat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan. Untuk itu, OJK perlu memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum guna memastikan kepastian dalam penyelesaian berbagai permasalahan di sektor keuangan.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya integrasi infrastruktur data yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, hingga sektor digital dalam satu sistem manajemen risiko terpadu atau composite risk management guna mendukung pengawasan sektor keuangan yang semakin terintegrasi.
“Ini yang menjadi kunci bagaimana kita mengawasi keseluruhan industri keuangan yang semakin terintegrasi,” tutur Dicky.
