- Gian Kasogi meminta isu keamanan nasional yang menguat di ruang publik dicermati agar tidak menjadi alat politik kekuasaan.
- Kementerian Pertahanan, dipimpin Sjafrie Sjamsoeddin, dinilai meluaskan gerak hingga menyentuh agenda non-pertahanan.
- Wacana keamanan ini berpotensi terkait dinamika politik jangka menengah, termasuk menuju kontestasi Pemilihan Presiden 2029.
Suara.com - Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi, menilai menguatnya wacana keamanan nasional dalam ruang publik belakangan ini perlu dibaca secara kritis.
Ia mengingatkan agar isu keamanan tidak berubah menjadi alat politik kekuasaan. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik justru lebih banyak tersita oleh persoalan domestik seperti regulasi perlindungan anak di ruang digital, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, lonjakan harga emas, hingga persiapan arus mudik Lebaran.
Namun, kata dia, secara tiba-tiba, diskursus ancaman keamanan nasional muncul dan mendominasi percakapan publik.
Gian juga menyoroti posisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang belakangan disebut-sebut sebagai “menteri banyak urusan” di era Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai ruang gerak Kementerian Pertahanan terlihat semakin meluas hingga menyentuh berbagai agenda di luar sektor pertahanan.
“Jika kementerian pertahanan mulai terlalu jauh masuk ke wilayah ekonomi, bisnis, bahkan manuver politik, maka ada risiko terjadinya perluasan kekuasaan yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan,” kata Gian.
Menurut Gian, narasi keamanan memang sering menjadi instrumen yang efektif dalam praktik politik modern. Isu ancaman dapat dimanfaatkan untuk membangun legitimasi kekuasaan, memperkuat citra kepemimpinan yang tegas, sekaligus mengonsolidasikan dukungan politik.
Karena itu, ia tidak menutup kemungkinan bahwa menguatnya isu keamanan di ruang publik juga memiliki keterkaitan dengan dinamika politik jangka menengah, termasuk kontestasi menuju Pemilihan Presiden 2029.
Hal ini disampaikan Gian Kasogi dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress pada Rabu, 11 Maret 2026 di Jakarta Timur.
Baca Juga: 5 Poin Pertemuan Prabowo dan Dasco di Istana Jelang Lebaran 2026
Dalam forum tersebut, ia mengingatkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, tetap menjaga fokus pada fungsi utamanya.
“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional, bukan masuk terlalu jauh ke dalam arena politik ekonomi dan bisnis. Jika isu keamanan terus dimainkan dalam logika politik elektoral, yang dirugikan bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga desain keamanan nasional itu sendiri,” ujarnya.
Untuk diketahui, kegiatan diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC) ini menghadirkan narasumber Prof Connie Rahakundini Bakrie, Guru Besar Hubungan Internasional/Pakar Militer dari St. Petersburg State University, Russia, Prof. Heru Susetyo, SH, LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D, Guru Besar Bidang Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Hukum Hak Asasi Manusia & Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Selain itu, turut hadir juga narasumber Dr. Robi Nurhadi, M.Si Dosen Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri dari Universitas Nasional, serta Dr. Hizkia Yosias Polimpung, M.Si Peneliti Geoekonomi dari Monash Unversity Malaysia.
Sementara itu, peserta yang terlibat dalam diskusi ini dari berbagai unsur, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, peneliti, akademisi, dan masyarakat umum yang digelar secara hybrid.
